BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya Dapil I, Khemal Nasery, memberikan perhatian serius terhadap aspek perlindungan anak saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Kecamatan Bukit Batu dalam agenda reses.
Khemal meminta seluruh tenaga pendidik dan pengelola Sekolah Rakyat menjaga integritas nama baik pemerintah pusat dan Presiden yang menjadi penggagas program tersebut.
Menurutnya, program pendidikan afirmatif berbasis asrama ini memiliki tanggung jawab besar karena peserta didik berada dalam lingkungan pendidikan dan pengasuhan yang terkontrol.
“Tenaga pendidik harus menjaga nama baik pemerintah pusat dan Presiden. Jangan sampai ada tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat, terutama pelecehan seksual terhadap anak,” tegas Khemal, Kamis 13 Agustus 2026.
Ia menilai perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, terlebih Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap interaksi antara tenaga pendidik, pengelola, dan peserta didik harus dilakukan secara ketat.
Khemal meminta pengelola tidak menganggap persoalan perlindungan anak sebagai formalitas. Sistem pencegahan dan mekanisme pengaduan harus tersedia serta diketahui oleh peserta didik dan orang tua.
“Jangan sampai setelah terjadi kasus baru kita bertindak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal, termasuk pengawasan di lingkungan asrama,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya seleksi dan pembinaan tenaga pendidik maupun pengasuh secara ketat, termasuk pemahaman mengenai perlindungan anak, batas interaksi dengan peserta didik, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan atau pelecehan.
Menurut Khemal, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah anak yang mendapatkan pendidikan gratis. Keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap hak anak harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
“Anak-anak datang untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan. Jangan sampai mereka justru menghadapi ancaman di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman,” tegasnya.
Khemal berharap pemerintah daerah turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap hak dan keselamatan peserta didik.
“Program ini harus dijaga bersama. Jangan sampai satu tindakan oknum merusak kepercayaan terhadap program yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera,” pungkasnya. (MARINI/Y)
