BORNEONEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan program perlindungan sosial dan bantuan sosial terus diarahkan agar lebih tepat sasaran dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Prabowo memperkenalkan dua penerima manfaat, yakni Susanah dari Kabupaten Bogor dan Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Susanah disebut sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang membantu menopang kebutuhan keluarganya.
"Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo.
Presiden kemudian memperkenalkan Margarelitha Rohi yang mendapatkan bantuan sosial melalui program ATENSI.
"Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya," ujarnya.
Prabowo menekankan bantuan sosial tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, tetapi menjadi penopang agar kelompok rentan tetap memiliki kesempatan memperbaiki kondisi kehidupannya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memaparkan perkembangan digitalisasi penyaluran bansos.
Menurutnya, digitalisasi Program Keluarga Harapan telah memangkas waktu verifikasi penerima manfaat yang sebelumnya membutuhkan 75 hingga 200 hari menjadi hitungan jam bahkan menit.
"Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat dilakukan dalam waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Prabowo.
Pemerintah menyebut digitalisasi tersebut juga mengurangi tahapan administratif yang sebelumnya harus dilalui masyarakat saat mengakses bantuan.
Prabowo menegaskan perbaikan sistem penyaluran bansos menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan pemerintah diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan secara lebih cepat dan transparan.
ANTARA
