BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut investor dan pengelola kekayaan keluarga atau family office dari kawasan Asia memberikan respons positif terhadap rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Rosan mengatakan respons tersebut terlihat dalam pertemuan yang digelar di Nusa Dua, Bali. Pemerintah awalnya mengundang sekitar 70 pihak dari kawasan Asia, namun jumlah peserta yang hadir justru mencapai 110.
“Kita undang ada 70 untuk Asia tapi yang datang sampai 110 dan response-nya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif,” kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Meski memperoleh respons positif, menurut Rosan, para investor dan family office tetap ingin memastikan struktur serta format PFII nantinya mengikuti standar pusat finansial internasional.
“Tentunya mereka juga ingin melihat bahwa structure dari format dari PFII ini benar-benar structure yang sesuai dengan standar dunia,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menilai pengembangan PFII perlu dirancang secara matang agar mampu membangun kepercayaan investor global.
Rosan menjelaskan, penjajakan yang dilakukan pemerintah hingga kini masih difokuskan kepada investor dan family office dari kawasan Asia.
“Kemarin yang kita temuin itu baru investor atau family office dari Asia dulu,” katanya.
Penjajakan tersebut belum mencakup calon investor maupun pengelola family office dari kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Terkait lokasi, PFII pada tahap awal direncanakan beroperasi di Jakarta. Langkah itu dipilih agar pengembangan pusat finansial tersebut dapat segera berjalan.
Sementara itu, Bali juga masuk dalam rencana pengembangan PFII. Namun, pembangunan gedung serta berbagai infrastruktur pendukung di Bali masih membutuhkan waktu.
“Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu. Kenapa? Karena Bapak Presiden ini pengen semua langsung kerja, ada momentumnya ya. Walaupun nanti yang rencana juga di Bali karena di Bali kan pembangunan akan take time ya untuk membangun infrastrukturnya, gedungnya, dan yang lain-lainnya,” ujar Rosan.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan PFII bersama Kementerian Keuangan.
Menurut Rosan, keberadaan pusat finansial tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
Dalam pengembangan PFII, Danantara Indonesia akan mengambil peran terutama pada pembangunan infrastruktur fisik.
Rosan yang juga menjabat CEO Danantara Indonesia menjelaskan, keterlibatan Danantara difokuskan pada pembangunan gedung serta sarana pendukung lainnya.
“Kalau Danantara ini kita sebetulnya hanyalah sebagai pembangun untuk infrastrukturnya, gedung, dan sarana infrastruktur lainnya,” katanya.
Pemerintah juga berencana terus melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak mengenai konsep dan pengembangan PFII.
“Dan oleh sebab itu kita akan melakukan sosialisasi secara berkala dan juga secara terus-menerus,” ujar Rosan.
Pengembangan PFII diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor jasa keuangan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi masuknya investasi dari berbagai kawasan.
ANTARA
