BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Kelangkaan tersebut ditandai dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi ini terjadi di berbagai daerah, termasuk Pangkalan Bun, Sampit, Palangka Raya dan wilayah lainnya.
Bambang mengaku telah mempertanyakan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat bertemu dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Bambang mempertanyakan apakah terjadi pengurangan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah. Namun, menurutnya, Menteri ESDM menyatakan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk provinsi tersebut.
"Beliau (Menteri ESDM) mengatakan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kalteng. Kalau memang tidak ada pengurangan, kenapa antrean masih panjang dan bukan hanya Pertalite, termasuk Pertamax juga sulit didapat," ujar Bambang kepada awak media, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Bambang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka penyebab kelangkaan BBM yang terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi.
"BBM hilang, ke mana ini? Kalau kuotanya tidak dikurangi, harus dicari persoalannya," tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap distribusi BBM di Kalimantan Tengah.
Menurut Bambang, pengawasan perlu diperkuat mulai dari tingkat penyalur hingga SPBU. Hal itu penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Selain BPH Migas, Bambang meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turut melakukan pengawasan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses distribusi maupun penyaluran BBM kepada masyarakat.
"Bagaimana pengawasan dari BPH Migas, pemerintah daerah dan aparat hukum? Jangan sampai ada lagi kelangkaan BBM seperti ini," katanya.
Bambang berharap persoalan kelangkaan BBM tersebut segera ditangani pemerintah. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah daerah di Kalteng, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak terus dibayangi persoalan kelangkaan BBM. (DANANG/j)
