BORNEONEWS, Istanbul – Pemerintah Iran menyatakan belum mengambil keputusan untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat (AS), meskipun komunikasi antara kedua pihak masih berlangsung melalui sejumlah negara mediator.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, pertukaran pesan melalui Qatar dan Pakistan tidak dapat diartikan sebagai dimulainya kembali negosiasi antara Teheran dan Washington.
“Baik Qatar dan Pakistan masih terus bertukar pesan dan berkomunikasi dengan kami, tetapi itu bukan berarti negosiasi. Belum ada keputusan untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat,” kata Araghchi kepada kantor berita Iran ISNA, Jumat, 14 Agustus 2026.
Araghchi juga membantah laporan yang menyebut adanya kebutuhan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari.
Menurutnya, kerangka yang tertuang dalam memorandum Islamabad pada Juni lalu ditujukan untuk mengakhiri perang sekaligus menyediakan waktu bagi pembicaraan menuju kesepakatan akhir, bukan menetapkan gencatan senjata yang harus diperpanjang setiap 60 hari.
“Yang tercantum dalam memorandum Islamabad adalah berakhirnya perang, bukan gencatan senjata. Amerika Serikat melanggar memorandum tersebut dan pertempuran kembali terjadi. Karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, periode 60 hari dalam kerangka tersebut dimaksudkan sebagai waktu untuk melakukan negosiasi lanjutan guna mencapai kesepakatan yang lebih menyeluruh.
Ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni mengalami kegagalan dan pertempuran kembali terjadi pada Juli. Iran menuding Washington melanggar kesepakatan, sedangkan hubungan diplomatik langsung antara kedua pihak kembali terhenti.
Iran dan Oman Bahas Jalur Pelayaran Hormuz
Di tengah belum adanya keputusan untuk kembali berunding dengan AS, Iran masih melakukan pembicaraan dengan Oman.
Namun Araghchi menegaskan, pembicaraan tersebut berbeda dengan proses negosiasi politik antara Teheran dan Washington.
Menurutnya, Iran dan Oman saat ini membahas persoalan teknis mengenai penentuan jalur pelayaran baru melalui Selat Hormuz.
“Saat ini kami sedang merancang rute sementara yang nantinya akan menjadi rute permanen,” katanya.
Pembahasan itu melibatkan para ahli dari kedua negara serta unsur angkatan bersenjata Iran. Araghchi menyebut proses tersebut berpeluang diselesaikan dalam waktu relatif dekat.
Meski demikian, ia menekankan kesepakatan teknis mengenai jalur pelayaran tidak otomatis berarti Iran akan membuka kembali Selat Hormuz secara penuh.
Menurut Teheran, keputusan mengenai pembukaan kembali jalur strategis tersebut masih bergantung pada terpenuhinya sejumlah persyaratan yang diajukan kepada Amerika Serikat.
“Setelah rute ditentukan, keputusan mengenai apakah Selat Hormuz akan dibuka kembali bergantung pada pemenuhan persyaratan lainnya yang harus dipatuhi Amerika Serikat,” ujar Araghchi.
Selat Hormuz saat ini masih menjadi salah satu titik utama ketegangan Iran-AS. Aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dilaporkan menurun tajam dibandingkan kondisi sebelum konflik, sementara gangguan terhadap lalu lintas kapal turut menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global.
Iran sebelumnya menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada sejumlah tuntutan, termasuk penghentian tekanan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat.
Dengan belum adanya keputusan untuk kembali ke meja perundingan, hubungan Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Komunikasi melalui mediator tetap berlangsung, tetapi Teheran menegaskan hal tersebut belum dapat disebut sebagai negosiasi resmi.
ANTARA
