BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dapat membuka ruang penguatan riset perguruan tinggi di daerah-daerah.
"Gagasan Presiden soal satu megawatt PLTS per desa membuka ruang besar bagi perguruan tinggi di daerah, dari studi kelayakan lokasi sampai pendampingan pengelolaannya," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Minggu 16 Agustus 2026.
Mendiktisaintek menjelaskan peluang perguruan tinggi dalam memperkuat risetnya pada program ini terbuka lebar. Sebab, pembuatan PLTS membutuhkan rantai pasok yang luas.
"Program sebesar ini akan menyerap modul surya, inverter, dan baterai dalam jumlah sangat besar," ujarnya.
Program ini juga memberikan tantangan yang dapat memperkuat kualitas riset dalam negeri, karena perguruan tinggi dituntut untuk dapat mengembangkan komponen-komponen tersebut.
"Di situlah riset silikon, sel surya, dan material energi di kampus-kampus kita menjadi penting," ucap Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun PLTS berkapasitas 30 GigaWatt (GW) dan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 13 GW pada tahun 2026.
Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.
Presiden Prabowo mengatakan pemanfaatan PLTS juga dapat memperkuat kemandirian energi nasional karena mengurangi kebutuhan terhadap BBM untuk pembangkit listrik. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS secara bertahap hingga mencapai kapasitas 100 GW.
"Idealnya, setiap desa bisa memiliki PLTS 1 Megawatt. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa. Yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 MW 1 desa," ucap Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8).
ANTARA
