BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Umum DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Asti Rizky Badjuri menegaskan bahwa IWAPI merupakan organisasi yang mandiri dan independen, bukan bagian dari organisasi pemerintah maupun partai politik.
Asti mengatakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), IWAPI memiliki karakter sebagai organisasi mandiri, nirlaba dan independen.
“IWAPI bukan organisasi pemerintah maupun partai politik. Kami adalah organisasi yang mandiri, nirlaba dan independen,” tegas Asti, Minggu 16 Agustus 2026.
Menurutnya, prinsip independensi menjadi bagian penting dalam menjaga arah organisasi agar tetap fokus pada tujuan utama, yakni mendorong pemberdayaan dan pengembangan perempuan pengusaha di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.
Ia juga menegaskan bahwa kemandirian tersebut tercermin dari sumber pendanaan organisasi yang selama ini bertumpu pada iuran anggota.
“Kami menjalankan organisasi secara mandiri. Sumber pendanaan organisasi berasal dari iuran anggota, bukan bergantung pada dana hibah pemerintah,” ujarnya.
Asti menambahkan, posisi IWAPI sebagai organisasi independen membuat pihaknya dapat menjalankan program tanpa terikat kepentingan politik maupun pemerintahan tertentu.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi di tengah perhatian terhadap tata kelola dana hibah organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami ingin publik memahami bahwa IWAPI memiliki kemandirian dan aturan organisasi sendiri. Fokus kami tetap pada pemberdayaan perempuan pengusaha dan penguatan dunia usaha,” pungkasnya. (MARINI/R)
