BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, menyoroti kondisi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pelosok.
Ia menemukan berdasarkan reses sekitar 90 persen guru yang bertugas di wilayah tersebut berdomisili di pusat Kota Palangka Raya.
Kondisi tersebut membuat para guru harus menempuh perjalanan cukup jauh setiap hari untuk mencapai sekolah tempat mereka mengajar. Beban perjalanan tersebut juga berdampak pada pengeluaran pribadi para tenaga pendidik.
“Selama ini mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM, sementara jarak tempuh menuju sekolah cukup jauh,” ujar Arif, Minggu 16 Agustus 2026.
Menurutnya, kondisi guru di wilayah pinggiran berbeda dengan tenaga pendidik yang bertugas di kawasan perkotaan.
Guru yang mengajar di pelosok harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar karena jarak dan akses menuju sekolah yang cukup jauh.
Arif menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan dukungan atau bantuan transportasi bagi guru yang bertugas di wilayah pelosok, sehingga biaya perjalanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada mereka.
“Kalau guru harus menanggung sendiri biaya BBM setiap hari dengan jarak yang jauh, tentu menjadi beban. Pemerintah perlu melihat kondisi ini secara nyata di lapangan,” tegasnya.
Menurut Arif, perhatian terhadap guru di wilayah pelosok bukan hanya menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ia berharap kebijakan dukungan transportasi dapat dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar pemerataan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah.
“Guru di pelosok memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak-anak. Karena itu, dukungan pemerintah juga harus mempertimbangkan tantangan geografis yang mereka hadapi,” pungkas Arif. (MARINI/R)
