BORNEONEWS, Pangkalan Bun - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong pengawasan lebih ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai haknya, khususnya BBM bersubsidi.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, mengatakan persoalan pasokan dan distribusi BBM menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
Upaya penanganan juga telah dilakukan melalui pembentukan Satgas BBM serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait ketersediaan pasokan di wilayah Kabupaten Kobar.
“Kita sudah membentuk tim Satgas dan melakukan rapat eksekutif dan legislatif. Kita juga sudah mengoordinasikan dengan kementerian terkait pasokan BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kita juga menindaklanjuti kepada pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujar Sri Lestari usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Kobar, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurutnya, sejumlah kesepakatan yang telah dihasilkan bersama para pemangku kepentingan harus dijalankan secara konsisten. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengaturan pendistribusian BBM agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi secara merata dan sesuai ketentuan.
“Beberapa hal kesepakatan dan stakeholder terkait penyaluran BBM tentunya nanti harus sama-sama kita jalankan. Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari rapat kemarin, termasuk pengaturan pendistribusian supaya masyarakat itu secara merata mendapatkan hak BBM bersubsidi,” jelasnya.
Sri Lestari juga menyoroti aktivitas pengetapan atau pembelian BBM secara berulang yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat umum. Karena itu, keberadaan para pengetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi BBM di lapangan.
“Kita mencoba atur nantinya para pengetap BBM ini. Di satu sisi, dengan adanya pengetap BBM, masyarakat umum kesusahan atau kesulitan mendapatkan BBM yang merupakan haknya,” katanya.
Selain persoalan antrean di SPBU, kondisi tersebut juga berdampak pada ketersediaan BBM di tingkat pengecer. Sri Lestari menyebut masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM di SPBU juga menghadapi keterbatasan pilihan ketika pasokan BBM eceran tidak tersedia.
Untuk itu, ia menegaskan Satgas BBM akan memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Kabupaten Kobar. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Yang penting pasokan BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak lari ke daerah lain,” tegas Sri Lestari.
Ia berharap penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Satgas BBM, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan solusi yang efektif sehingga persoalan antrean dan kelangkaan BBM tidak terus berlarut.
Di sisi lain, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi harapan bagi Sri Lestari agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia berharap implementasi program pemerintah dapat mendorong peningkatan taraf perekonomian, pendidikan, serta kualitas sumber daya manusia di daerah.(NURITA/R)
