BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Palangka Raya mendorong pemerintah daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul kondisi terkini di lapangan yang membutuhkan partisipasi seluruh pihak.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi mengatakan penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Seluruh komponen, baik pemerintah, aparat maupun masyarakat, perlu terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
“Kondisi terkini di lapangan, Karhutla membutuhkan partisipasi semua pihak. Semua komponen sudah melakukan upaya sesuai tugasnya masing-masing,” kata Subandi, saat Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurutnya, selain kesiapan personel dan sarana prasarana, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting agar penanganan Karhutla dapat berjalan optimal.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memastikan tidak ada kendala anggaran dalam menghadapi potensi Karhutla.
Subandi mengatakan DPRD akan mendorong penguatan anggaran melalui pembahasan APBD Perubahan.
Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan penanganan Karhutla, terutama ketika kondisi di lapangan membutuhkan respons cepat.
“Kami mendorong pemerintah. Kalau memang ada hambatan anggaran, di APBD Perubahan akan kami tambah agar tidak ada masalah anggaran. Kita tambah di APBD Perubahan,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas penanganan Karhutla.
Dengan anggaran yang memadai, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dalam pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.
Subandi berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan kejadian Karhutla sekaligus menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat Kota Palangka Raya. (MARINI/R)
