BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 4 September 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya kejadian karhutla yang hingga Agustus 2026 telah membakar lahan seluas 859,490 hektare.
Bupati Kobar Nurhidayah menyampaikan hal tersebut, saat meninjau Posko Induk Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Kantor BPBD, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam peninjauan ini bupati didampingi Wakil Bupati Kobar Suyanto dan Sekda Kobar Rody Iskandar. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dalam menghadapi peningkatan kejadian kebakaran.
Nurhidayah mengatakan, sepanjang Agustus 2026 tercatat sebanyak 189 kejadian karhutla dengan 461 titik panas. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca panas ekstrem yang hingga kini masih terjadi.
“Untuk wilayah Kalimantan Tengah, Kobar menduduki peringkat kedua untuk luasan karhutla. Hal ini menjadi perhatian seluruh tim satgas agar lebih waspada dan cepat merespons laporan kejadian,” katanya.
Ia menegaskan status tanggap darurat bencana karhutla diperpanjang mulai 21 Agustus hingga 4 September 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penanganan karhutla di lapangan.
“Perpanjangan ini untuk memaksimalkan penanganan di lapangan,” ujarnya. Menurutnya, perpanjangan status tanggap darurat tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk ditandatangani.
Dalam peninjauan ke Posko Induk, Bupati juga mengecek sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk kesiapan dapur umum serta pelayanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat yang terdampak.
Nurhidayah meminta Posko Induk diaktifkan selama 24 jam dengan sistem piket atau pergantian petugas. Begitu pula dengan tim kesehatan dan dapur umum agar dapat memberikan pelayanan selama 24 jam.
“Ibu tadi sudah sampaikan agar posko ini diaktifkan selama 24 jam dan petugas yang berjaga harus bergantian. Termasuk tim kesehatan dan dapur umum harus siap selama 24 jam. Untuk tim kesehatan agar menyiapkan masker dan oksigen,” jelasnya.
Bupati mengakui, penanganan karhutla saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan personel. Tingginya jumlah kejadian membuat personel harus terbagi dalam menangani sejumlah lokasi kebakaran.
Namun pemerintah daerah terbantu dengan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk di sejumlah desa.
MPA dinilai memiliki peran penting dalam membantu petugas menangani karhutla di wilayah masing-masing.
“Kami sangat bersyukur dengan adanya MPA yang telah terbentuk di setiap desa. Ini sangat membantu dalam penanganan karhutla,” ungkapnya.
Nurhidayah juga meminta seluruh unsur Satgas Karhutla bekerja dalam satu komando dan tidak terpecah dalam penanganan di lapangan. Selain penanganan kebakaran, petugas diminta terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah selama kondisi cuaca panas ekstrem masih berlangsung. Sebab, api dapat dengan mudah menjalar dan tidak hanya mengancam lahan, tetapi juga permukiman warga.
“Ibu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah. Karena saat ini akibat panas ekstrem, bukan lahan saja yang terbakar, permukiman pun bisa terbakar apabila masyarakat tidak berhati-hati,” tegasnya. (DANANG/R)
