BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar untuk penanganan bencana belum terserap.
"Kita, makanya besok mau rapatkan karena dana yang ada aja Rp5 miliar belum terserap. Makanya saya cek tadi," kata Halikinnor, Selasa, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, apabila anggaran yang tersedia masih mampu mendukung penanganan bencana hingga September atau Oktober, pemerintah daerah tidak akan langsung menambah anggaran.
"Kalau memang mencukupi sampai September-Oktober, itu mungkin tidak kita tambah. Kalau memang kondisinya darurat, ya kita tambah," ujarnya.
Selain menyiapkan anggaran daerah, Pemkab Kotim juga akan meminta dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama dalam bentuk bantuan peralatan dan kebutuhan penanganan karhutla lainnya.
"Di samping kita juga minta bantuan BNPB pusat ya, termasuk peralatan dan semacam-macam," katanya.
Halikinnor menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah personel untuk penanganan karhutla di Kotim masih mencukupi. Menurutnya, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini berkaitan dengan peralatan dan ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman.
"Tinggal bagaimana peralatan kita tambah dengan itu tadi kita mencari sumber-sumber airnya," jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan karhutla juga didukung personel dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotim.
"Sementara masih cukup personel, karena semua OPD mengirim," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan. Status darurat tersebut berlaku selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Sejak ditetapkan hingga saat ini dana BTT belum cair. (DEWI PATMALASARI/j)
