BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin memprihatinkan.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD, pemadam kebakaran, TNI dan Polri. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan besar swasta (PBS), relawan hingga masyarakat perlu terlibat secara aktif.
"Kami mendorong Pemkab Kotim agar Bupati menginstruksikan seluruh OPD serta perusahaan besar swasta di wilayah Kotawaringin Timur untuk terlibat aktif dan bersinergi dalam upaya penanganan Karhutla," kata Riskon, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia menilai kolaborasi seluruh pihak penting untuk mempercepat penanganan titik kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Selain penanganan teknis di lapangan, Riskon juga mengusulkan Pemkab Kotim memfasilitasi kegiatan salat istighosah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat untuk memohon perlindungan serta turunnya hujan di tengah kondisi kemarau dan Karhutla.
"Kami juga mendorong Pemkab memfasilitasi dan mengimbau pelaksanaan salat istighosah di wilayah Kotim dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini sebagai ikhtiar agar Kotim terhindar dari bencana dan memohon Allah SWT segera menurunkan hujan," ujarnya.
Riskon menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang hingga kini bekerja menangani Karhutla di lapangan. Ia menyebut BPBD, Damkar, TNI, Polri, relawan, pihak swasta dan masyarakat telah bekerja keras dalam menghadapi bencana tersebut.
"Mudah-mudahan seluruh petugas yang ada di lapangan senantiasa berada dalam perlindungan dan selalu diberikan kesehatan dalam penanganan Karhutla," katanya.
Legislator Fraksi Golkar tersebut mendorong Pemkab Kotim mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah status tanggap darurat Karhutla ditetapkan. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kebutuhan penanganan di lapangan.
Beberapa kebutuhan yang dinilai penting antara lain melengkapi sarana dan prasarana pemadaman, menyediakan asupan nutrisi dan vitamin bagi petugas, serta memberikan perlindungan kesehatan bagi personel yang terlibat.
"Kami mendorong agar alokasi anggaran BTT dioptimalkan untuk menunjang efektivitas penanganan Karhutla," tegasnya.
Ia juga mengusulkan adanya bentuk apresiasi atau penghargaan bagi tim gabungan maupun masyarakat yang aktif membantu penanganan kebakaran di lapangan.
Selain itu, penyediaan masker secara masif bagi masyarakat terdampak asap juga dinilai perlu dilakukan sebagai langkah preventif.
"Pengadaan dan pembagian masker secara masif kepada masyarakat yang terdampak paparan asap juga perlu dipersiapkan sebagai langkah preventif untuk menghindari penyakit akibat kondisi udara yang semakin mengkhawatirkan," imbuhnya.
Dirinya juga meminta Dinas Pendidikan Kotim melakukan pemantauan terhadap satuan pendidikan selama kondisi kualitas udara mpak kabut asap.
Terutama terhadap sekolah yang tidak mengindahkan surat edaran mengenai penyesuaian jam pembelajaran maupun aktivitas di luar ruangan.
Menurutnya, perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi perhatian di tengah kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik.
Tak hanya sektor pendidikan, ia meminta Pemkab Kotim mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pawai Pembangunan yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Ia menilai kondisi cuaca dan kualitas udara perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat tersebut dilaksanakan.
"Kami meminta Pemkab Kotim mempertimbangkan penjadwalan ulang Pawai Pembangunan hingga kondisi cuaca dan kualitas udara di Kotawaringin Timur kembali membaik," pungkas Riskon. (DEWI PATMALASARI/Y)
