BORNEONEWS, Sampit – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah memastikan perusahaan besar swasta (PBS) yang tergabung dalam organisasi tersebut telah menyiapkan perlengkapan dan personel untuk mengantisipasi serta membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Semua PBS yang tergabung dalam GAPKI Kalteng memastikan perlengkapan untuk karhutla tersedia dan siap untuk antisipasi dan juga membantu desa sekitar kebun bila terjadi kebakaran. Tentunya berkoordinasi dengan tim terkait seperti Polsek di wilayahnya dan desa-desanya," kata Ketua Cabang GAPKI Kalimantan Tengah Rizky Djaya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut dilakukan meski titik kebakaran berada di luar wilayah konsesi perusahaan. PBS tetap harus proaktif dalam membantu penanganan karhutla.
Selain menyiapkan peralatan dan personel, perusahaan juga memasang imbauan agar karyawan maupun masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Kapolda Kalteng yang telah mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/1/VII/2026 tentang larangan membakar lahan.
GAPKI Kalteng juga rutin memperbarui informasi kepada anggotanya terkait kondisi cuaca dan titik panas terkini berdasarkan informasi dari BMKG.
"Kita setiap hari itu ada koordinasi dengan GAPKI pusat seluruh Indonesia, bukan hanya Kalteng," ujarnya.
Rizky mengatakan, setelah adanya maklumat Kapolda Kalteng terkait larangan membakar lahan, pihaknya mencetak dan memasang maklumat tersebut di wilayah-wilayah yang menjadi akses masyarakat.
Langkah itu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pembakaran untuk keperluan ladang maupun kegiatan lainnya dapat berbahaya dan menimbulkan dampak yang luas.
Dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini, perusahaan sawit juga harus menambah perhatian terhadap pengawasan kebakaran.
Rizky mengatakan, perusahaan kini harus menyediakan tenaga kerja khusus untuk menjaga api. Personel tersebut dapat dibagi dalam tiga shift dengan pergantian setiap delapan jam.
Selain mengawasi areal perkebunan, petugas juga diarahkan memantau areal masyarakat yang berpotensi menjadi sumber kebakaran.
"Pertama kita fokus dengan tenaga kerja jaga api. Di PBS atau perusahaan-perusahaan sawit ada petugas jaga api yang tadinya tidak pernah ada. Jadi ada tenaga kerja ekstra yang harus dibuat jaga api, mungkin tiga shift, setiap delapan jam bergantian untuk jaga," jelasnya.
Pengalihan tenaga kerja tersebut turut memengaruhi kegiatan operasional perkebunan. Personel yang seharusnya menjalankan kegiatan perawatan, pemanenan dan pekerjaan lainnya harus dialihkan untuk menjaga api.
"Kalau sudah ada karhutla yang meluas, tentunya ada personel kita yang tetap, misalnya sekian ratus orang, untuk jaga api. Sehingga mengganggu operasional yang lain seperti perawatan, pemanen dan sebagainya," katanya.
Kondisi tersebut membuat alokasi hari kerja (HK) yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan operasional harus dialihkan untuk penanganan dan pencegahan karhutla.
Selain personel, kendaraan dan peralatan yang sebelumnya hanya disiapkan dalam kondisi siaga juga harus digunakan secara lebih proaktif, termasuk kendaraan pemadam kebakaran, menara api, alat semprot api dan perlengkapan lainnya.
Rizky menyebut salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla saat ini adalah lokasi kebakaran yang berada di areal gambut dan sulit dijangkau.
"Kadang ada areal terbakar posisinya sulit ditempuh karena tidak ada jalur. Tim pemadam kebakaran atau tim karhutla yang telah dibentuk mau masuk ke lapangan, ada kendalanya lagi terkait dengan air," ujarnya.
Kondisi tersebut semakin sulit karena anak-anak sungai di sekitar lokasi banyak yang mengering. Bahkan ketika masih terdapat sumber air, kondisinya sudah bercampur lumpur. Air yang bercampur lumpur tersebut dapat menyebabkan pompa macet ketika disedot menggunakan mesin air. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena wilayah Kalimantan Tengah didominasi areal gambut.
"Ini memang harus lebih serius, terutama di wilayah Kalimantan Tengah sangat ekstrem karena areal kita lebih dominan gambut," imbuhnya.
Rizky menilai pemerintah daerah juga perlu memikirkan strategi apabila kondisi kemarau berlangsung terlalu parah dan berkepanjangan.
"Kalau kondisinya terlalu parah dan berkepanjangan, menurut saya harus ada strategi, apakah pemerintah harus buat hujan buatan atau bagaimana. Mungkin ada strategi dari masing-masing pihak terkait yang lebih ahli memahaminya," ujarnya.
Lanjutnya, dari sisi keagamaan salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah Salat Istisqa. Sementara dari sisi keilmuan, hujan buatan dapat menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. Karena saat ini sudah berlangsung sekitar dua bulan tanpa hujan.
Lebih lanjut, kondisi cuaca saat oni juga berpotensi mengganggu distribusi produk perkebunan. Sejumlah jalur air yang biasa digunakan untuk pengiriman produk seperti CPO, mulai mengalami pendangkalan.
Rizky mencontohkan jalur air dari Kuayan menuju Sampit yang biasanya digunakan untuk pengangkutan kini menjadi dangkal sehingga tidak dapat dilalui.
"Kalau kondisi perkebunan atau kendaraan-kendaraan kita yang melalui jalur air, seperti dari Kuayan misalnya kita biasa antarkan ke Sampit, itu jadi dangkal. Itu tidak bisa dilewati sehingga jadi kendala pengiriman produk akhir kita seperti CPO akan berpengaruh," jelasnya.
Dari sisi kesehatan, kondisi asap akibat karhutla juga dapat berdampak kepada anak-anak, masyarakat dan karyawan. Gangguan kesehatan yang dapat muncul antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), flu dan batuk.
Rizky mengatakan perusahaan biasanya menyiapkan masker bagi karyawan dan anak sekolah sebagai bentuk antisipasi ketika kondisi cuaca dan asap sangat ekstrem.
Dampak kemarau dan karhutla juga dapat meluas ke berbagai aktivitas masyarakat. Rizky menyebut kondisi asap dapat mengganggu penerbangan di Kotim. Gangguan tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada perusahaan, tetapi juga masyarakat dan jalur bisnis.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mencegah dan menangani karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau yang cukup panjang.
Saat ini terdapat 202 PBS sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126 perusahaan telah menjadi anggota GAPKI.
Rizky mengatakan perusahaan yang tergabung dalam GAPKI terus melakukan koordinasi untuk membantu pencegahan dan penanganan karhutla.
"Semua anggota kita saling koordinasi untuk membantu penanganan dan pencegahan karhutla," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
