BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya melakukan pertemuan dengan DPR RI untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Palangka Raya.
Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung kondisi Karhutla di daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat.
Menurut Khemal, penanganan Karhutla membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kami menyampaikan kondisi dan kebutuhan penanganan Karhutla di Palangka Raya kepada DPR RI. Harapannya, ada dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, sarana dan prasarana maupun penguatan upaya pencegahan dan penanganan di lapangan,” ujar Khemal, kepada Borneonews Kamis 20 Agustus 2026.
Ia menegaskan, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi apabila asap yang ditimbulkan semakin meluas.
Karena itu, DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar upaya pencegahan dilakukan lebih maksimal, terutama menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya Karhutla.
“Kita ingin penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak awal, sehingga potensi kebakaran dapat segera diantisipasi,” katanya.
Khemal berharap hasil pertemuan dengan DPR RI dapat ditindaklanjuti melalui dukungan konkret bagi daerah, sehingga Palangka Raya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman Karhutla.
“Ini merupakan kepentingan bersama. Kita ingin Palangka Raya tetap aman, masyarakat terlindungi dan kualitas udara tetap terjaga,” pungkasnya. (MARINI/H)
