BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari menyoroti pentingnya memperluas perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan warga tidak sebatas pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat.
Rana menegaskan, pembangunan infrastruktur memang menjadi kebutuhan penting, namun tidak boleh membuat persoalan keselamatan warga terabaikan. Berbagai persoalan di lapangan harus disampaikan secara utuh kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih konkret.
“Aspirasi yang disampaikan bukan hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Rana, Jumat 20 Agustus 2026.
Ia menilai, persoalan keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan. Infrastruktur yang dibangun tanpa diiringi sistem perlindungan dan mitigasi yang memadai berpotensi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara DPRD, DPR RI, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan aspirasi daerah tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi berujung pada kebijakan dan dukungan anggaran yang nyata.
Rana berharap komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Anggota DPR RI Dapil Kalteng dapat memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Yang kita perjuangkan adalah kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan keselamatan baru mendapat perhatian setelah terjadi kejadian yang merugikan warga,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang terealisasi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan manfaat langsung bagi masyarakat. (MARINI/H)
