BORNEONEWS, Nanga Bulik – Polres Lamandau memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kelangkaan yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Lamandau.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan saat Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra bersama Sekretaris Daerah dan jajaran Forkopimda berkunjung ke Mapolres Lamandau.
Rombongan diterima Kapolres Lamandau AKBP Eko Yusmiarto. Pertemuan dimanfaatkan untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk kondisi ketersediaan dan distribusi BBM.
Bupati Rizky menilai persoalan BBM membutuhkan koordinasi lintas sektor karena kelancaran distribusi melibatkan banyak pihak.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi, sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat bisa segera ditangani dan dicarikan solusinya,” ujar Rizky.
Kapolres Lamandau AKBP Eko Yusmiarto menyatakan kepolisian siap mendukung pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan.
“Polres Lamandau siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan distribusi BBM agar berjalan sesuai ketentuan,” kata Eko.
Menurutnya, pemantauan akan terus dilakukan terhadap distribusi BBM di lapangan. Masyarakat juga diminta menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran.
“Kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan. Jika ada informasi atau temuan yang mengarah pada penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Eko mengatakan penanganan persoalan BBM membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian, pihak penyalur hingga masyarakat.
Koordinasi antarpihak diharapkan mampu mengurai kendala distribusi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Yang paling penting adalah bagaimana distribusi BBM ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan haknya sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemkab Lamandau berharap penguatan pengawasan dapat memperlancar distribusi BBM sekaligus mencegah potensi praktik yang merugikan masyarakat.
Selain persoalan BBM, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan Forkopimda dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah. (NATALIA KRISTIN/j)
