BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, menyusul keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi PAN Arif M Norkim mengatakan, sejumlah kebutuhan infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, komunikasi dengan Komisi V DPR RI dilakukan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus mengawal agar aspirasi daerah mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Komunikasi antara DPRD daerah dan DPR RI penting untuk memastikan persoalan infrastruktur di daerah dapat dikawal,” kata Arif, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat tetap harus menjadi perhatian di tengah keterbatasan anggaran.
Ia tidak ingin efisiensi anggaran menyebabkan penanganan kebutuhan dasar infrastruktur berjalan lambat dan berdampak terhadap pelayanan maupun aktivitas masyarakat.
Karena itu, DPRD Palangka Raya berharap penyampaian aspirasi kepada Komisi V DPR RI dapat ditindaklanjuti melalui dukungan program maupun kebijakan pemerintah pusat.
“Yang kami dorong adalah bagaimana aspirasi daerah ini mendapat perhatian dan bisa dikawal sampai ada tindak lanjut,” ujarnya.
Arif menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar program pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat daerah kehilangan momentum memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu pilihan agar pembangunan tetap berjalan secara bertahap di tengah tekanan anggaran daerah. (MARINI/J)
