BORNEONEWS, Nanga Bulik – Polres Lamandau menegaskan kesiapan menindak tegas apabila ditemukan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Lamandau. Pengawasan akan diperkuat untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Lamandau AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., saat menerima kunjungan Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra bersama Sekretaris Daerah dan jajaran Forkopimda di Mapolres Lamandau, Kamis, 20 Agustus 2026, Persoalan kelangkaan BBM menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Eko, kondisi ketersediaan BBM perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan kelancaran aktivitas di daerah. Karena itu, kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memantau distribusinya.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, tentu akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Eko.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM yang disalurkan sampai kepada masyarakat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Polisi juga akan menindaklanjuti informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM.
“Kami mengharapkan masyarakat juga ikut memberikan informasi apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan di lapangan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lamandau mengatakan, persoalan BBM membutuhkan penanganan secara bersama karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong koordinasi dengan Polres Lamandau dan pihak terkait agar kendala distribusi dapat segera diatasi.
“Kita ingin persoalan BBM ini bisa ditangani bersama. Koordinasi dengan Polres Lamandau dan pihak terkait harus terus diperkuat agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” kata Bupati.
Bupati menilai pengawasan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan terkait distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi dan distribusi berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Polres Lamandau dan Pemkab Lamandau sepakat memperkuat sinergi dalam menangani persoalan BBM. Pengawasan serta penindakan terhadap dugaan penyimpangan diharapkan dapat membantu menciptakan distribusi yang lebih tertib dan memastikan BBM dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan. (NATALIA KRISTIN/J)
