BORNEONEWS, Sampit – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ditegaskan tidak berkaitan dengan isu pergantian pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan yang disebut tidak mendukung calon ketua DPD Golkar Kotim yang didukung DPD Golkar Kalimantan Tengah.
Ketua Panitia Pelaksana Musda Golkar Kotim, Abdul Kadir, mengatakan agenda Musda telah 2 kali mengalami penundaan. Terakhir dijadwalkan pada 15 Agustus 2026 terjadi karena kesibukan Ketua DPD Partai Golkar Kalteng yang juga Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.
Ia menyebut, agenda Wakil Gubernur Kalteng cukup padat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Kemarin 15 Agustus ditunda murni karena kesibukan dan padatnya jadwal Ketua DPD Provinsi, yakni Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelang 17 Agustus," kata Abdul Kadir, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ia menegaskan, penundaan tersebut tidak berkaitan dengan dinamika maupun isu pergantian pimpinan Partai Golkar di tingkat kecamatan.
Terkait jumlah calon yang akan maju dalam Musda XI DPD Partai Golkar Kotim, Abdul Kadir mengatakan hal tersebut belum dapat dipastikan.
Menurutnya, jumlah calon akan diketahui setelah Steering Committee (SC) membuka pendaftaran calon ketua DPD sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.
"Untuk berapa jumlah calon yang maju, ini tergantung pada saat Steering Committee (SC) membuka pendaftaran calon ketua DPD, sesuai dengan ketentuan yang ada," jelasnya.
Sementara terkait isu yang berkembang mengenai rencana pergantian sejumlah pimpinan Partai Golkar kecamatan, Abdul Kadir memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh.
Ia menyebut dirinya sebagai Organizing Committee (OC) tidak memiliki kewenangan untuk menjawab persoalan tersebut.
"Terait isu yang berkembang, saya selaku Organizing Committee tidak ada kewenangan menjawab," pungkasnya.
Sebelumnya sejumlah pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan di Kotim mempertanyakan belum terlaksananya Musda XI. Penundaan tersebut kemudian memunculkan berbagai dinamika di internal partai.
Salah satunya isu mengenai rencana pergantian sejumlah pimpinan kecamatan yang disebut tidak mendukung calon ketua DPD Golkar Kotim yang mendapat dukungan dari DPD Golkar Kalteng.
Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Baamang Moch Nanang sebelumnya mengaku mendengar isu tersebut, bahkan menyebut telah beredar daftar nama yang dikabarkan akan menggantikan sejumlah pimpinan kecamatan.
Namun Sekretaris DPD Partai Golkar Kotim Joni Abdi telah membantah isu tersebut. Ia menyatakan hingga saat ini belum ada surat pemberhentian maupun pengangkatan pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan.
Menurut Joni, pergantian pimpinan kecamatan juga memiliki mekanisme organisasi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. (DEWI PATMALASARI/R)
