BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya sekaligus memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 21-22 Agustus 2026.
Dalam pemantauan lapangan di kawasan Jalan Yos Sudarso XXII, Palangka Raya, Wamenko Pangan didampingi Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Au Rizky Djaya, Ketua APHI, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, unsur TNI dan Polri, serta masyarakat di sekitar lokasi lahan terbakar.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalteng,Rawing Rambang mengatakan, GAPKI bersama pemerintah dan masyarakat terus terlibat aktif dalam upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“GAPKI bersama pemerintah dan masyarakat ikut secara aktif memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini. Pada kesempatan ini GAPKI Cabang Kalteng langsung menurunkan dua regu yang turun bersama Wamenko Pangan,” ujar Rawing kepada Borneonews pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian karhutla, mengingat perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki kewajiban untuk menjaga areal perkebunannya masing-masing.
Rawing menegaskan, seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, baik yang tergabung sebagai anggota GAPKI maupun yang belum menjadi anggota, memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemadaman karhutla.
“Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah, baik anggota GAPKI maupun yang belum, ada kewajiban menjaga areal kebun masing-masing. Setiap perusahaan diwajibkan memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Selain menjaga areal sendiri, perusahaan juga diharapkan membantu masyarakat sekitar perkebunan apabila terjadi kebakaran di luar areal perusahaan.
Rawing berharap penanganan karhutla dapat dilakukan secara optimal melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Kita berharap karhutla ini dapat teratasi dengan baik. Untuk itu diperlukan kolaborasi dengan semua pihak, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat,” pungkasnya.(TESTI PRISCILLA/R)
