BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara cermat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan kondisi fiskal daerah masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perubahan APBD perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Oleh sebab itu, perubahan APBD perlu dilakukan secara cermat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Edy seperti dikutip Borneonews, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Tantangan ini antara lain penyesuaian kebijakan nasional, dinamika pendapatan daerah hingga kebutuhan belanja yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Kalteng juga telah melakukan evaluasi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
KUPA dan PPASP 2026 turut mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas agar setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui penyusunan perubahan RKA secara tepat waktu, memperkuat pengendalian dan pengawasan, serta memastikan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sampai akhir tahun anggaran,” ungkap Edy. (HERMAWAN DP/R)
