BORNEONEWS, Palangka Raya – Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng Kalimantan Tengah menilai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak berlapis terhadap masyarakat, terutama perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Mamut Menteng Irene Natalia Lambung mengatakan, perempuan menjadi salah satu kelompok yang merasakan beban tambahan ketika krisis lingkungan dan energi terjadi secara bersamaan.
“Perempuan selalu menjadi yang pertama terdampak ketika krisis lingkungan dan energi ini terjadi. Ketika udara bersih tidak lagi dapat dihirup bebas, pemadaman listrik serta kelangkaan BBM membuat kerja-kerja perawatan yang dibebankan pada perempuan semakin berat,” ungkap Irene dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut SP Mamut Menteng, kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama perempuan hamil, ibu menyusui serta warga yang memiliki penyakit bawaan.
Ketika anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk, perempuan yang banyak menjalankan peran perawatan keluarga dinilai ikut menanggung beban tambahan.
Persoalan juga dinilai bertambah dengan adanya pemadaman listrik bergilir. SP Mamut Menteng menyebut kondisi tersebut dapat mengganggu usaha rumah tangga yang banyak dijalankan perempuan, mulai dari proses produksi hingga penyimpanan bahan pangan.
Gangguan listrik juga disebut berpotensi meningkatkan biaya operasional usaha kecil yang bergantung pada pasokan energi.
Selain itu, kelangkaan BBM dinilai ikut menambah tekanan terhadap aktivitas sehari-hari. Antrean panjang dinilai dapat mengurangi waktu produktif masyarakat dan mengganggu aktivitas rumah tangga.
SP Mamut Menteng juga menyoroti aspek keamanan ketika masyarakat harus berada dalam antrean BBM dalam waktu lama.
Atas kondisi tersebut, organisasi itu mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan karhutla serta menindak pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
Mereka juga meminta pemerintah dan PLN memberikan informasi yang transparan mengenai pemadaman listrik serta langkah penanganannya.
Sementara terkait BBM, SP Mamut Menteng meminta Pertamina dan BPH Migas mengusut penyebab kelangkaan, menjamin ketersediaan stok serta memastikan distribusi berlangsung adil.
Selain itu, mereka turut meminta pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018 terkait gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit (CLS).
“Negara semestinya tidak boleh terus melakukan pembiaran dan mengorbankan keselamatan rakyatnya,” tegas Irene. (MARINI/J)
