BORNEONEWS, Jakarta - Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai surplus produksi beras secara nasional tidak serta merta menjamin seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau.
Menurut dia, saat dihubungi di Jakarta, Senin, ketersediaan beras secara agregat nasional maupun tingginya cadangan beras pemerintah (CBP) belum tentu diikuti pemerataan distribusi hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah terpencil yang masih menghadapi persoalan akses pangan ketika distribusi terganggu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras di tingkat konsumen melonjak hingga Rp25.000-Rp30.000 per kilogram.
Eliza mengatakan kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan beras di tingkat nasional tidak otomatis menjamin komoditas tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton.
“Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil masih bisa melonjak tajam,” kata Eliza.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses pada Senin (24/8) menunjukkan rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional tercatat Rp16.500 per kilogram.
Namun, harga beras di sejumlah wilayah Indonesia timur berada di atas rata-rata nasional. Harga rata-rata beras kualitas medium I di Maluku tercatat Rp17.600 per kg, Maluku Utara Rp18.000 per kg, dan Papua Rp19.350 per kg.
Harga yang lebih tinggi juga tercatat di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai Rp23.500 per kg, sementara di Kabupaten Mimika sebesar Rp19.500 per kg.
Menurut Eliza, persoalan utama terletak pada rantai distribusi antarpulau, tingginya biaya logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan di daerah, serta struktur pasar yang masih terbatas di wilayah terpencil.
Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan secara lebih sistematis, antara lain melalui penambahan fasilitas penyimpanan di kabupaten-kabupaten terpencil, operasi pasar yang rutin dan terukur, serta perbaikan konektivitas antarpulau.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran CBP sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1,65 juta ton, yang antara lain dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan percepatan penyaluran tersebut dilakukan untuk mengendalikan perkembangan harga beras, terutama di tengah tantangan El Nino yang terjadi pada puncak musim kemarau.
ANTARA
