BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat akan status ekonominya dan menjawab secara jujur pertanyaan dari pencacah data untuk penentuan desil.
“Tapi memang diperlukan pemahaman terkait dengan apa sih yang ingin diambil di lapangan dalam data itu, dan realitanya, ketika menjadi pencacah, itu memang enggak mudah mencari data di lapangan, belum lagi ditolak, belum lagi orangnya datang juga menjawab seenaknya saja, itu yang kadang-kadang masyarakat enggak paham apa yang disampaikan, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik penentuan desil yang ramai menjadi perdebatan masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Desil merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi tingkat miskin hingga sejahtera.
Kemendukbangga/BKKBN juga menegaskan pentingnya masyarakat tidak menjawab secara asal-asalan ketika ditanya petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mengingat penentuan desil tersebut juga manfaatnya akan kembali kepada masyarakat.
“Ambil contoh saja misalnya tukang becak atau profesi lainnya, begitu ditanya sama petugas itu ada yang asal jawabnya, ‘Ah, saya pendapatannya besar, ini saya juga baru beli motor, oh ini ada TV,’ segala macam begitu, sedangkan petugasnya, hanya mencatat saja kan. Nah, di sini sebenarnya juga tidak hanya kembali kepada pemerintah, masyarakat juga sadar dong, ayo jawab yang benar karena akan berbalik ke mereka sendiri sebenarnya,” katanya.
Ia menegaskan pendataan pemerintah, termasuk salah satunya mengenai desil, membutuhkan kesadaran dan pemahaman penuh dari masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif.
“Ayo dong, sekarang kasih data yang benar karena itu kan berdampak kepada diri mereka sendiri gitu ya, termasuk ekonomi. gitu. Kalau mereka menyampaikan yang salah, ya akhirnya kebijakan pemerintah juga salah, itu yang penting terkait data,” ucap Bonivasius.
Guna mewujudkan sinkronisasi data, ia juga mengemukakan pentingnya meningkatkan kemampuan petugas pencacah di lapangan.
Mereka perlu dibekali dan dilatih dengan keterampilan wawancara hingga pengawasan yang berjenjang untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Nah, dulu cara-caranya itu kita dilatih bagaimana interview (wawancara) yang baik, menggali, mengecek data, setelah itu ada pengawas, untuk mengonfirmasi, ‘Ini benar enggak ya? Menurut info Pak RT itu kan tukang becak, kenapa ini kok gajinya gede?’ gitu, jadi ada pengawasan juga di situ, jadi itu berjenjang, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi-terjadi mismatch (ketidaksesuaian data) di lapangan seperti itu,” katanya.
ANTARA
