BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur meminta realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilakukan secara cermat, terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
"BTT harus bisa bergerak cepat karena kita menghadapi keadaan darurat. Tetapi cepat bukan berarti mengabaikan kecermatan. Setiap rupiah yang digunakan harus jelas kebutuhannya, siapa penerimanya, untuk kegiatan apa, berapa volumenya dan apa hasil yang dicapai," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, Rabu, 26 Agustus 2026.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim tersebut menegaskan, penggunaan BTT sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang secara langsung menunjang operasi pemadaman karhutla serta keselamatan petugas dan relawan.
Kebutuhan tersebut antara lain alat pelindung diri (APD), masker yang sesuai untuk kondisi berasap, sepatu dan sarung tangan lapangan, peralatan pemadaman, bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, air minum, obat-obatan, kendaraan operasional serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan harus dihitung berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap penanganan karhutla.
"Petugas dan relawan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai anggaran tersedia tetapi orang yang setiap hari berhadapan dengan api dan asap justru masih kekurangan perlindungan dan kebutuhan dasar operasional," tegasnya.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kotim itu juga mendorong pemerintah daerah membuka informasi mengenai realisasi BTT untuk penanganan karhutla secara transparan.
Ia menilai masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran tersebut, tidak hanya dalam bentuk jumlah keseluruhan, tetapi juga rincian peruntukannya.
Informasi yang dapat disampaikan antara lain nilai BTT yang telah digunakan, perangkat daerah pelaksana, jenis belanja, lokasi penanganan, jumlah personel atau relawan yang mendapat dukungan hingga hasil kegiatan.
"Kalau memungkinkan, informasi realisasi BTT ini harus mudah diakses publik. Bukan hanya angka total, tetapi dibuat lebih detail sehingga masyarakat bisa melihat uang tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana dampaknya di lapangan," ujarnya.
Kurniawan mengatakan keterbukaan anggaran bukan bertujuan menghambat penanganan kondisi darurat. Sebaliknya, transparansi diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan BTT tidak berorientasi pada penyerapan anggaran semata. Setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan riil dan dicatat dengan baik.
Mulai dari harga barang, jumlah kebutuhan, proses distribusi kepada petugas hingga bukti penerimaan di lapangan, menurutnya, perlu didokumentasikan secara cermat.
"Prinsipnya sederhana, cepat dalam penanganan, cermat dalam penggunaan anggaran dan terbuka dalam pertanggungjawaban. Karena tujuan utama BTT bukan sekadar terealisasi secara administrasi, tetapi harus terasa manfaatnya oleh petugas, relawan dan masyarakat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
