BORNEONEWS, Jakarta - DPR RI berkomitmen untuk mengawal hak gaji bagi karyawan PT Pos Indonesia dan meminta agar permasalahan pembayaran Rp158 miliar kepada perusahaan milik negara itu segera dituntaskan.
Komitmen itu terjadi dalam audiensi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dengan Serikat Buruh PT Pos Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026.
Pertemuan ini membahas kondisi keuangan PT Pos yang berdampak pada nasib puluhan ribu karyawan dan pensiunan.
"Kami dengar langsung kekhawatiran teman-teman buruh. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga," kata Anggia.
Dalam dialog itu, berbagai aspirasi disampaikan langsung perwakilan buruh, mulai dari kekhawatiran atas kepastian gaji hingga masa depan perusahaan di tengah tekanan keuangan.
DPR RI menyatakan memahami kondisi PT Pos yang kini menaungi sekitar 31.000 karyawan aktif dan 28.000 pensiunan, serta menegaskan persoalan ini mendesak untuk ditangani karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Atas hal itu, Anggia menyebut perhatian utama saat ini adalah kepastian pembayaran gaji karyawan yang jatuh tempo pada 1 September mendatang.
Menurut dia, Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pencairan dana sekitar Rp158 miliar yang menjadi tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit, di luar tagihan kepada Bulog dan Peruri.
Surat permintaan pencairan itu, kata dia, telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026, dan diharapkan dapat direalisasikan pekan ini.
Sementara itu, Dasco pun menegaskan bahwa dana tersebut merupakan pembayaran utang atau tagihan PT Pos, bukan dana talangan, sehingga proses pencairannya semestinya tidak berlarut-larut.
"Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, karena ini aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun," kata Dasco.
DPR RI pun menyatakan akan terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan guna memastikan komitmen bersama yang telah dibangun benar-benar terealisasi.
Menurut dia, PT Pos dinilai memiliki prospek sebagai bisnis logistik masa depan yang perlu diperkuat, sehingga penyehatannya menjadi prioritas bersama antara manajemen, 31.000 karyawan, dan Danantara.
Melalui pertemuan ini, DPR RI menegaskan akan terus membuka ruang bagi aspirasi pekerja, pensiunan, dan seluruh elemen masyarakat, sekaligus mengawal proses penyehatan dan penyelamatan PT Pos Indonesia hingga tuntas.
ANTARA
