BORNEONEWS, Sampit – Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya permintaan Pertalite dan memperpanjang antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan, Lucky Harianto mengatakan fenomena antrean panjang SPBU saat ini tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi juga ditemukan di hampir seluruh wilayah.
"Memang semenjak adanya kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, permintaan Pertalite meningkat. Kenaikannya sekitar 5 sampai 7 persen untuk Pertalite, sedangkan Pertamax mengalami penurunan sekitar 26 persen," kata Lucky, Rabu, 26 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Kotim terkait ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM serta penanganan antrean panjang di SPBU Kotim.
Ia menyebut perubahan tersebut terjadi pada periode Juni hingga Juli 2026. Masyarakat disebut banyak beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan.
"Tidak bisa dipungkiri masyarakat banyak beralih ke Pertalite dengan adanya kenaikan harga tersebut," ujarnya.
Namun memasuki periode Juli hingga Agustus, permintaan Pertamax kembali menunjukkan peningkatan. Kondisi itu membuat antrean yang sebelumnya lebih banyak terjadi pada pengguna Pertalite kini juga mulai terlihat pada pembeli Pertamax.
"Jadi antrean tersebut sekarang sudah beralih ke Pertamax juga. Pertamax juga antre, terutama sepeda motor," katanya.
Lucky memastikan ketersediaan stok BBM di Depot Sampit untuk menyuplai wilayah Kotim, Seruyan, dan Katingan masih tersedia.
Saat ini, stok Pertalite di Depot Sampit mencapai 3.165 kiloliter (kL) dengan ketahanan sekitar sembilan hari. Sementara stok Pertamax sebanyak 1.189 kL dan diperkirakan bertahan sekitar tujuh hari.
Stok Biosolar mencapai 3.637 kL dengan ketahanan sekitar lima hari dan masih dapat dilakukan pengisian kembali. Sementara stok Pertamax Turbo tercatat sebanyak 951 kL.
Lucky menegaskan antrean yang terjadi bukan disebabkan distribusi dari depot yang terhenti. Penyaluran BBM dari Depot Sampit kepada SPBU tetap dilakukan secara normal sesuai kebutuhan masing-masing SPBU.
"Kami sudah distribusi dari Depot Sampit. Distribusi kami normal sesuai kebutuhan dari masing-masing SPBU," jelasnya.
Pengiriman BBM dilakukan pada pagi hari untuk kemudian dibongkar dan disalurkan secara serentak, baik Pertalite maupun Pertamax, ke SPBU.
Jam operasional sejumlah SPBU juga disesuaikan untuk mengantisipasi antrean. Bahkan, beberapa SPBU dioperasikan selama 24 jam.
Untuk membantu mengurai antrean, pembatasan volume pengisian BBM juga diterapkan. Lucky mengatakan volume pengisian yang sebelumnya mencapai 40 liter untuk kendaraan roda empat dikurangi menjadi 30 liter. Sementara sepeda motor dibatasi sebanyak 5 liter.
"Jadi yang selama ini 40 liter untuk setiap mobil, kita kurangi jadi 30 liter. Maksudnya supaya bisa lebih mengurai antrean, semua masyarakat dapat BBM-nya. Dari 40 liter, kita sepakati 30 liter untuk mobil, 5 liter untuk sepeda motor," katanya.
Pembatasan tersebut diharapkan membuat lebih banyak masyarakat mendapatkan kesempatan memperoleh BBM dan mengurangi waktu tunggu di SPBU.
Selain perubahan pola permintaan, Lucky menyebut keberadaan pelangsir juga menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam antrean BBM.
Menurutnya, kendaraan yang digunakan pelangsir kini tidak selalu berupa kendaraan tangki tua atau kendaraan yang mudah dikenali. Sebagian bahkan menggunakan mobil yang terlihat seperti kendaraan masyarakat umum.
"Pelangsir sekarang ini kondisinya bukan menggunakan mobil-mobil tangki lagi, mobil-mobil yang jelek, tapi sudah menggunakan mobil-mobil bagus. Jadi tidak bisa terdeteksi apakah ini pelangsir atau masyarakat umum," ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan prosedur operasional standar (SOP) dalam penyaluran BBM, terutama untuk produk bersubsidi.
Pengisian Pertalite dan Biosolar dilakukan menggunakan QR Code. Sistem tersebut membatasi kendaraan agar tidak melakukan pengisian secara berulang.
"Untuk BBM subsidi menggunakan QR Code, untuk Biosolar dan Pertalite ini menggunakan QR Code. Sekali mengisi, mereka tidak akan bisa mengisi kembali. Kalau dipaksakan nanti QR Code akan terblokir," jelas Lucky.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah diterapkan oleh operator SPBU untuk mencegah konsumen melakukan pengisian berulang yang tidak sesuai ketentuan.
Ia mengatakan persoalan pelangsir tidak hanya ditemukan di Kotim. Fenomena serupa juga terjadi di Kotawaringin Barat dan Lamandau.
Ia menyebut panjangnya antrean di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pelangsir yang ikut mengantre di SPBU.
Namun, kewenangan petugas SPBU memiliki batas. Operator hanya dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengisian di dalam area SPBU, sementara hal lain tersebut bukan menjadi ranah mereka.
"Kalau kondisi di luar SPBU sebenarnya bukan ranah kami. Kami tidak berhak mengecek STNK atau mengontrol kendaraan seperti apa. Kami hanya bisa mengontrol yang ada di SPBU," katanya.
Menurut Lucky, pengawasan terhadap dugaan pelangsiran di luar area SPBU membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum.
"Pengawasannya mungkin kita bisa bersama-sama dengan mengajak aparat penegak hukum untuk mendukung pengawasan tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, selama kendaraan memiliki QR Code yang sesuai dengan nomor polisi dan memenuhi ketentuan, operator SPBU tetap wajib melakukan pengisian.
"Kalau barcode itu sesuai, plat nomor sama dan sesuai, kita tidak boleh menolak, tetap harus mengisi," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
