BORNEONEWS, Sampit – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan pola baru pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 2027 agar kegiatan lebih masif sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan.
Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto mengatakan, pelaksanaan GPM sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi karena dinilai belum menjangkau masyarakat secara optimal.
“Salah satu poin yang memang saya evaluasi. Dari GPM yang kami laksanakan tahun ini (2026), sehingga kemungkinan tahun depan polanya akan sedikit berubah karena kalau saya lihat ini kurang masif,” kata Yephi di Sampit, Kamis, 27 Agustus 2026.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan GPM tahun ini adalah keterbatasan anggaran sehingga kegiatan belum dapat digelar secara lebih luas dan rutin.
Karena itu, pola GPM ke depan akan diarahkan tidak hanya menyediakan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil produksinya langsung kepada konsumen.
Yephi berharap GPM dapat menjadi sarana mempertemukan produsen dan masyarakat sehingga rantai distribusi dapat dipangkas dan harga pangan lebih terkendali.
“Ke depan ini ada harapan GPM benar-benar membantu produsen lokal untuk bisa menyalurkan barangnya. Kalau mereka terkendala harga, pemerintah mungkin nanti dari GPM bisa memberikan subsidi,” ujarnya.
Menurut Yephi, subsidi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga harga tetap terjangkau tanpa merugikan produsen lokal.
“Supaya harganya tetap di HET, harganya tetap bersaing, produsen kita tidak dirugikan, masyarakat juga jangan sampai membeli barang dengan harga yang mahal,” katanya.
Ia menegaskan, GPM ke depan tidak hanya diposisikan sebagai pasar murah, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen.
Untuk memperkuat pasokan, DPKP Kotim mulai merangkul sejumlah organisasi petani dan pelaku usaha di sektor pangan.
“Kita baru mulai mencoba merangkul teman-teman dari KTNA, Tani Merdeka, kemudian sekarang ada asosiasi petelur dan asosiasi pemotong ayam,” ujar Yephi.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan membuat komoditas yang dijual melalui GPM semakin beragam dan lebih banyak bersumber dari produksi lokal.
Pemerintah daerah nantinya lebih berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan produsen dan konsumen sekaligus membantu menciptakan harga yang tetap kompetitif.
