BORNEONEWS, Jakarta – Rusia menegaskan pembahasan kerja sama dengan Indonesia terkait pengembangan bandar antariksa di Biak, Papua, masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan resmi.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah berdiskusi dengan badan antariksa Rusia, Roscosmos, mengenai kemungkinan kerja sama pengembangan fasilitas tersebut.
“Kami bahkan belum sampai pada tahap awal kerja sama, pertemuan itu baru sebatas diskusi awal,” kata Tolchenov dalam media briefing di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia memastikan hingga saat ini belum ada perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua pihak. Menurutnya, BRIN juga dimungkinkan sedang melakukan penjajakan serupa dengan negara lain.
Meski demikian, Tolchenov menyatakan Rusia siap mendukung pengembangan bandar antariksa Biak apabila nantinya dipilih sebagai mitra oleh Indonesia.
“Keputusan sepenuhnya ada di tangan BRIN untuk memilih mitra. Namun jika Roscosmos dan Rusia yang dipilih, kami akan sangat senang dan saya yakin kami mampu mewujudkan proyek ini untuk Indonesia,” ujarnya.
Tolchenov juga membantah isu yang menyebut bandar antariksa Biak berpotensi menjadi pangkalan militer Rusia.
Ia menegaskan fasilitas tersebut merupakan milik Indonesia dan tidak memiliki fungsi ganda untuk kepentingan militer negara asing.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan penuh menentukan pemanfaatan bandar antariksa tersebut.
“Kalaupun nanti Indonesia menggunakan bandar antariksa itu untuk meluncurkan satelit militer atau fasilitas keantariksaan lainnya, itu adalah keputusan Indonesia,” katanya.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pengembangan bandar antariksa di Biak. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa pada Mei 2026.
Selain menjajaki kerja sama dengan Rusia, Indonesia juga tengah membuka peluang kolaborasi di bidang keantariksaan dengan India.
Pembahasan tersebut salah satunya muncul dalam kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada awal Juli 2026.
ANTARA
