BORNEONEWS, Tamiang Layang – Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur memperluas kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah setelah mencatat sedikitnya 16 posisi yang masih harus dipenuhi. Kekurangan tersebut tidak hanya berasal dari kekosongan jabatan hingga Januari 2026, tetapi juga bertambah akibat sejumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun hingga akhir tahun.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur, Bunyamin, mengatakan kebutuhan kepala sekolah yang sebelumnya terdata mencapai 53 orang hingga Januari 2026 belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan.
“Jadi di anggaran murni kemarin sesuai kita anggarkan sesuai dengan kekosongan kepala sekolah sampai Januari 2026 sebanyak 53 orang. Tetapi yang lolos seleksi substansi kemarin berjumlah 37 orang dari 74 orang yang mengikuti seleksi,” kata Bunyamin, Kamis, 27 Agustus 2026.
Dari 37 peserta yang lolos seleksi substansi tersebut, sebanyak 35 orang melanjutkan hingga tahap bimbingan teknis (bimtek) dan memperoleh sertifikat kepala sekolah. Sementara dua peserta lainnya tidak mengikuti tahapan lanjutan sehingga tidak menyelesaikan seluruh rangkaian seleksi.
Upaya pemenuhan kebutuhan kemudian kembali dilakukan melalui seleksi yang bersumber dari anggaran APBN. Dari delapan peserta yang mengikuti seleksi tersebut, lima orang dinyatakan lolos. Dengan demikian, total peserta yang telah lolos seleksi dan memperoleh sertifikat kepala sekolah mencapai 40 orang.
“Dengan demikian dari kebutuhan 53 kepala per Januari 2026, masih terdapat kekurangan 13 kepala sekolah,” jelas Bunyamin.
Persoalan tersebut kemudian berkembang setelah Dinas Pendidikan melakukan pemetaan ulang terhadap kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat tiga kepala sekolah tambahan yang akan pensiun, sehingga kebutuhan pengisian jabatan meningkat menjadi 16 orang.
Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan tidak ingin hanya mengejar pemenuhan kekurangan yang sudah ada. Seleksi berikutnya juga akan dirancang untuk menyiapkan cadangan calon kepala sekolah guna mengantisipasi bertambahnya kekosongan hingga penghujung 2026.
“Karena itu seleksi kepala sekolah pada Perubahan APBD 2026 ini, kami akan membuka seleksi lebih dari 16 kepala sekolah untuk mengantisipasi tambahan kepala sekolah yang akan pensiun hingga akhir 2026,” ujar Bunyamin.
Menurut Bunyamin, pemenuhan jabatan kepala sekolah memiliki kaitan dengan kelancaran pengelolaan sekolah, termasuk akses terhadap program pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan dari kementerian.
Ia berharap seluruh kebutuhan kepala sekolah nantinya dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi sekolah yang dipimpin oleh pelaksana harian (Plh). Status tersebut dinilai dapat menjadi kendala dalam pengusulan maupun persetujuan anggaran revitalisasi dari pemerintah pusat.
“Karena dari kementerian tidak bisa menyetujui anggaran revitalisasi kalau kepala sekolahnya berstatus Plh,” jelasnya.
Bunyamin menambahkan, persoalan kekurangan kepala sekolah tersebut telah dikoordinasikan dengan Bupati Barito Timur, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Hasil koordinasi itu kemudian menjadi dasar persetujuan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan seleksi melalui Perubahan APBD 2026.
Dinas Pendidikan menargetkan pengumuman seleksi bakal calon kepala sekolah paling lambat pada akhir September 2026. Setelah tahapan pendaftaran dan persiapan, seleksi substansi ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026.
“Itu rencananya paling lambat akhir September sudah kami umumkan pembukaan seleksi calon kepala sekolah sehingga tes substansi dapat dilaksanakan bulan Oktober,” kata Bunyamin.
Ia mengimbau para guru yang memenuhi persyaratan dan berminat menjadi kepala sekolah agar mulai mempersiapkan diri. Para peserta juga diminta mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga tuntas apabila telah dinyatakan lolos pada tahap substansi.
Bunyamin menegaskan peserta yang telah lolos seleksi substansi sebaiknya tidak mengundurkan diri karena proses tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah yang tidak sedikit.
“Jangan sampai mengundurkan diri karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk seleksi ini cukup besar,” tegas Bunyamin. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)
