BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas dipastikan membutuhkan penanganan teknis khusus menyusul kondisi geografis wilayahnya yang didominasi kawasan pasang surut dan perairan.
Dengan luas wilayah mencapai sekitar 17.000 kilometer persegi, penanganan sampah rumah tangga di daerah ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan wilayah daratan kering.
Persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi dan pemantapan program pengelolaan sampah daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Tim Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas ini membedah langkah teknis untuk membenahi sistem penanganan sampah di kawasan perairan.
Bupati Kapuas, Wiyatno menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan perencanaan matang serta dukungan anggaran dan lahan. Oleh karena itu, pihak eksekutif bersama DPRD menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kriteria pendukung yang dibutuhkan dalam program LSDP tersebut.
"Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen kuat mendukung keberhasilan program LSDP ini, baik dari pembiayaan pendamping maupun penyiapan lahan yang dipersyaratkan. Langkah ini sangat penting agar penanganan sampah di Kabupaten Kapuas dapat kita tatap secara berkelanjutan untuk jangka panjang 10 hingga 15 tahun ke depan," tegas Bupati.
Perwakilan Tim LSDP memaparkan bahwa program ini dirancang untuk merombak sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Rencana penanganan mencakup penguatan regulasi daerah, penganggaran APBD, pembentukan UPTD atau BLUD, penyusunan studi kelayakan (FS) dan DED, peningkatan sarana layanan, hingga penguatan kurikulum pendidikan lingkungan dari tingkat PAUD hingga SMA.
Melalui sinergi ini, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas diharapkan bertransformasi menjadi lebih modern dan terintegrasi.
Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi krisis sampah di wilayah pasang surut lokal, tetapi juga untuk berkontribusi nyata pada pencapaian target pengelolaan sampah nasional. (SABRIANOOR/R)
