BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, menyerap aspirasi tenaga kesehatan saat melakukan kunjungan reses perseorangan ke Puskesmas Tangkiling, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kamis (27/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pihak Puskesmas Tangkiling menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya rehabilitasi bangunan dan pembangunan ruang rawat inap.
Puskesmas Tangkiling saat ini melayani sekitar 40-50 pasien setiap hari. Selain itu, fasilitas Unit Gawat Darurat (UGD) beroperasi selama 24 jam dan cukup banyak menerima pasien rujukan dari luar kota.
Namun kondisi tersebut belum didukung fasilitas rawat inap. Bangunan utama puskesmas yang berdiri sejak 2007 juga dinilai membutuhkan rehabilitasi.
Untuk memenuhi standar pelayanan Kementerian Kesehatan, kebutuhan anggaran pembangunan dan rehabilitasi diperkirakan mencapai sekitar Rp9 miliar.
“Kebutuhannya cukup besar, terutama untuk rehabilitasi bangunan dan ruang rawat inap. Ini penting agar Puskesmas Tangkiling bisa memenuhi standar pelayanan kesehatan yang lebih baik,” ungkap Plt. Kepala UPTD Puskesmas Tangkiling Syaripudin, Kamis 27 Agustus 2026.
Selain pembangunan ruang rawat inap, puskesmas juga membutuhkan ambulans air untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses transportasi melalui jalur sungai.
Peningkatan ruang obat serta tambahan tenaga kesehatan juga menjadi kebutuhan, termasuk tenaga kesehatan lingkungan, dokter, fisioterapis medis dan psikolog terapis.
"Saat ini Puskesmas Tangkiling memiliki dua dokter PNS, satu dokter P3K dan satu tenaga lainnya, sementara kebutuhan sesuai standar mencapai sekitar 14 tenaga kesehatan," katanya.
Pihaknya menyampaikan kebutuhan tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Pemerintah Kota Palangka Raya dan berharap Faridawaty turut mendorong realisasinya.
Selain sarana dan tenaga kesehatan, pihak puskesmas juga menyampaikan harapan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak dikurangi.
Saat ini TPP yang diterima berada pada kisaran 63 persen dari standar nasional. Mereka berharap besaran tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, di tengah dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak adanya TPP ke-13. (MARINI)
