BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani antrean panjang di sejumlah SPBU sekaligus memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengatakan, keberadaan satgas diperlukan agar persoalan distribusi dan antrean BBM dapat ditangani secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU serta unsur terkait lainnya.
“Kami mendorong terbentuknya satuan tugas khusus, sehingga mudah-mudahan antrean yang panjang bisa ditangani,” kata Akhyannoor di Sampit, Jumat, 28 Agustus 2026.
Selain persoalan antrean, Komisi II DPRD Kotim juga menyoroti pengawasan penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi. Petugas SPBU diminta memastikan barcode yang digunakan sesuai dengan nomor polisi kendaraan sebelum transaksi dilakukan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Kurniawan Anwar mengatakan, rapat kerja yang membahas ketersediaan, distribusi dan penyaluran BBM menghasilkan tiga rekomendasi.
“Pertama, dalam rangka memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, diminta pihak Pertamina dan Migas Sampit memberikan data distribusi dan kuota BBM untuk wilayah Kotim kepada pemerintah daerah,” ujar Kurniawan.
Rekomendasi kedua, Pertamina diminta memperkuat distribusi BBM ke Pertashop di wilayah pedalaman agar masyarakat tidak selalu bergantung pada SPBU di kawasan perkotaan.
“Kesimpulan ketiga, pemerintah daerah diminta menerbitkan surat edaran dan membentuk tim satgas untuk menangani BBM dan pendistribusiannya, termasuk terhadap aktivitas pelangsiran dan petugas SPBU yang beroperasi di wilayah Kotim,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Kotim, Seruyan dan Katingan Lucky Harianto mengatakan, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU berkaitan dengan meningkatnya permintaan BBM, terutama Pertalite.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena selisih harga yang cukup besar.
“Tidak bisa dipungkiri masyarakat banyak beralih ke Pertalite dengan adanya kenaikan harga tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan pasokan. Pertamina menyebut distribusi BBM tetap dilakukan sesuai kebutuhan dan kuota yang telah ditetapkan.
Namun, lonjakan konsumsi dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan stok di SPBU lebih cepat habis sebelum pengiriman berikutnya tiba. Kondisi ini kemudian memicu kembali terbentuknya antrean.
Pertamina juga menerapkan pola distribusi berdasarkan prioritas wilayah. Penyaluran pada pagi hari lebih difokuskan ke SPBU di kawasan perkotaan, kemudian dilanjutkan ke wilayah pinggiran.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi turut dilakukan melalui sistem digitalisasi dan penggunaan barcode.
Ketua DPC Hiswana Migas Sampit Axcel Arfriando Narang mengatakan, pihaknya telah meminta Pertamina menambah suplai BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kotim.
“Kami selaku dari Hiswana sudah meminta kepada Pertamina untuk mendapatkan suplai penambahan supaya agar tercukupi untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.
