BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta perusahaan besar swasta (PBS), khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, ikut mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, mengatakan kondisi Karhutla saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat.
"Sekarang bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral harus disingkirkan. Semua harus bahu-membahu karena yang kita hadapi adalah persoalan Kotim," kata Kurniawan, Jumat, 28 Agustus 2026.
Lanjutnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki sumber daya yang cukup besar sehingga dapat memberikan dukungan secara langsung dalam penanganan Karhutla.
Bantuan tersebut dapat berupa pengerahan personel dan regu pemadam, alat berat, kendaraan operasional, mobil tangki air, pompa, selang pemadam, alat pelindung diri (APD), hingga dukungan logistik.
Perusahaan juga dinilai dapat membantu membuka atau memperbaiki akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau petugas, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
"Perusahaan besar punya peralatan, personel dan kemampuan operasional. Dalam kondisi seperti sekarang, kita berharap kekuatan tersebut juga ikut membantu penanganan secara lebih luas," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Kurniawan menegaskan Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun wilayah konsesi perusahaan. Ketika kebakaran meluas dan asap menyebar, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara luas.
"Sekarang kita bicara untuk Kotim. Kalau asap semakin pekat, semua terdampak. Masyarakat terdampak, dunia usaha terdampak, aktivitas ekonomi terdampak, kesehatan masyarakat juga terdampak," tegasnya.
Politisi PAN tersebut juga berharap seluruh perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi kondisi Karhutla saat ini.
Karena itu, ia mendorong Pemkab Kotim memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah tersebut.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar bantuan perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat memperkuat upaya pemadaman yang dilakukan petugas dan relawan.
"Dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Pemerintah, perusahaan, petugas, relawan dan masyarakat harus berada dalam satu barisan. Karhutla adalah masalah bersama, maka penanganannya juga harus dilakukan bersama-sama," pungkas Kurniawan. (DEWI PATMALASARI/y)
