BORNEONEWS, Surabaya – Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin mengajak seluruh warga NU menghormati mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Ketua Umum PBNU dan tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai pemicu perpecahan.
Menurutnya, keputusan menggunakan mekanisme AHWA merupakan hasil Muktamar ke-35 NU yang harus diterima dan dijalankan bersama.
“Ini merupakan keputusan Muktamar yang harus kita hormati bersama. Saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh muktamirin yang telah menjalankan proses ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gus Rozin dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 30 Agustus 2026.
Peserta Muktamar ke-35 NU sebelumnya menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari sistem one man one vote menjadi AHWA melalui pemungutan suara.
Gus Rozin menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika sekaligus tradisi musyawarah dalam tubuh NU.
Menurutnya, demokrasi di lingkungan NU tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan langsung, tetapi juga melalui proses musyawarah, mufakat serta penghormatan terhadap keputusan forum tertinggi organisasi.
“Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana keputusan ini kita terima bersama dan kemudian kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Ia menjelaskan, mekanisme AHWA tetap memberikan ruang kepada peserta Muktamar untuk terlibat dalam penjaringan calon Ketua Umum PBNU.
Peserta dapat menentukan maksimal lima nama calon yang memenuhi persyaratan. Lima nama dengan dukungan terbanyak selanjutnya masuk dalam proses pemilihan melalui mekanisme AHWA.
“Cabang dan wilayah tetap memiliki kewenangan untuk ikut menentukan lima nama calon. Jadi, menurut saya, ini bukan mencederai nilai-nilai demokrasi. Ada mekanisme representasi dan musyawarah yang tetap berjalan,” ujarnya.
Gus Rozin meminta perdebatan mengenai mekanisme pemilihan tidak terus dipertajam setelah keputusan diambil.
Menurutnya, energi Muktamar sebaiknya diarahkan untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib serta menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjawab berbagai tantangan organisasi.
Perbedaan pilihan, lanjutnya, merupakan hal wajar dalam organisasi sebesar NU. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengganggu persaudaraan antarnahdliyin.
Ia menegaskan Muktamar bukan hanya forum memilih Ketua Umum PBNU, tetapi juga momentum konsolidasi dan silaturahmi untuk memperkuat arah perjuangan organisasi.
“Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah, yang harus kita kedepankan adalah kebesaran NU, kepentingan jamaah dan jamiyyah dan kemaslahatan umat. Kita harus tetap bersama-sama menjaga persatuan dan ukhuwah nahdliyah,” katanya.
ANTARA
