BORNEONEWS, Jombang – Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang H.M. Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans meminta para kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menjaga independensi dalam menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU yang telah disepakati Muktamar ke-35 NU harus diikuti proses yang bebas dari intervensi maupun tekanan kepentingan.
“Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki,” ujar Gus Hans di Jombang, Jawa Timur, Minggu, 30 Agustus 2026.
Muktamar ke-35 NU sebelumnya menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui pemungutan suara. Dari 552 suara, sebanyak 401 mendukung perubahan mekanisme, 150 memilih mempertahankan sistem sebelumnya dan satu suara dinyatakan tidak sah.
Gus Hans berharap para anggota AHWA mempertimbangkan rekam jejak setiap kandidat secara objektif, termasuk kemampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal organisasi.
“Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin,” katanya.
Ia menilai seluruh kandidat masih memiliki peluang karena belum ada calon yang dapat dianggap paling kuat.
“Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA,” ujarnya.
Gus Hans juga mengingatkan perubahan mekanisme tidak otomatis menghilangkan kemungkinan munculnya politik uang maupun intimidasi. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dianggap sebagai fakta.
“Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi,” katanya.
Ia juga menyampaikan kemungkinan adanya pengondisian dari pihak tertentu yang merasa lebih diuntungkan dengan mekanisme baru. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai analisis dan dugaan, tanpa menyebut pihak tertentu.
“Dengan perubahan sistem ini bisa saja bahwa ini juga hasil dari pengondisian yang tidak gratis dari pihak yang menganggap dirinya akan memiliki potensi menang untuk menggunakan sistem yang ini,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Hans tidak menyebut perubahan mekanisme tersebut sebagai manipulasi.
“Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian,” katanya.
ANTARA
