BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktaria, meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin tebal.
Menurut Rana, kondisi tersebut harus diantisipasi secara menyeluruh, terutama dari sisi kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga perlindungan sosial bagi warga terdampak.
Ia meminta sarana dan prasarana medis dipersiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Kalau kabut asap semakin tebal, sarana dan prasarana medis harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika masyarakat mulai banyak mengalami gangguan kesehatan, fasilitas dan tenaga medis belum siap,” ujar Rana, Minggu, 30 Agustus 2026.
Selain sektor kesehatan, Rana menilai kebijakan di bidang pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara. Kesehatan anak didik maupun tenaga pendidik harus menjadi perhatian dalam menentukan kegiatan pembelajaran.
“Pendidikan juga harus diperhatikan. Ketika kondisi udara tidak sehat, kebijakan pembelajaran harus benar-benar mempertimbangkan kesehatan anak-anak didik maupun tenaga pendidik,” katanya.
Rana menilai pembelajaran jarak jauh dapat menjadi salah satu alternatif apabila kondisi udara sudah tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi kualitas udara.
Di sisi lain, ia meminta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dan karhutla disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan warga yang benar-benar terdampak mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya.
“Bantuan sosial juga harus tepat sasaran. Masyarakat yang terdampak harus benar-benar didata dan dipastikan mendapatkan bantuan, terutama mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Rana berharap seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi selama kondisi karhutla dan kabut asap masih terjadi.
“Yang paling penting sekarang adalah melindungi masyarakat. Kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (MARINI/y)
