BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Sumadi, meminta pemerintah daerah menyiapkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, kabut asap yang semakin tebal tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menekan perekonomian warga. Aktivitas perdagangan dan usaha dapat ikut terganggu ketika masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah.
“Pemerintah daerah perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak kabut asap. Jangan hanya persoalan kesehatan yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana masyarakat dan pelaku usaha tetap bisa bertahan,” ujar Sumadi, saat dikonfirmasi Minggu, 30 Agustus 2026.
Ia menilai, pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas harian menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian. Penurunan aktivitas masyarakat dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka.
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor dan kelompok masyarakat yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.
“Kalau kondisi ini berlangsung lama, tentu dampaknya terhadap ekonomi masyarakat semakin besar. Karena itu, perlu ada langkah dan kebijakan pemerintah yang responsif sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Sumadi berharap, penanganan karhutla terus dipercepat agar kabut asap segera berakhir. Dengan membaiknya kualitas udara, aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Palangka Raya diharapkan dapat kembali berjalan normal. (MARINI/Y)
