BORNEONEWS, Palangka Raya – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Juli 2026 dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Khemal mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp581,3 miliar lebih atau 48,55 persen dari target sebesar Rp1,1 triliun lebih.
“Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp581,3 miliar lebih atau 48,55 persen dibandingkan target sebesar Rp1,1 triliun lebih,” kata Khemal saat menyampaikan laporan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin, 31 Agustus 2026.
Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp208,4 miliar lebih atau 57,98 persen dari target Rp359,4 miliar lebih.
Sementara pendapatan transfer terealisasi Rp372,8 miliar lebih atau 44,51 persen dari target Rp837,5 miliar lebih. Adapun lain-lain pendapatan yang sah belum terealisasi.
Di sisi belanja, realisasi hingga 31 Juli 2026 tercatat sebesar Rp496,5 miliar lebih atau 40,46 persen dari plafon Rp1,2 triliun lebih. Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar, dengan realisasi belanja pegawai mencapai Rp276,1 miliar lebih atau 45,64 persen dan belanja barang dan jasa Rp157,1 miliar lebih atau 38,28 persen.
Sementara itu, sejumlah belanja modal menunjukkan tingkat realisasi yang masih relatif rendah. Belanja modal peralatan dan mesin baru mencapai Rp8,5 miliar lebih atau 18,95 persen, gedung dan bangunan Rp9,7 miliar lebih atau 24,33 persen, serta jalan, jaringan dan irigasi Rp32,3 miliar lebih atau 30,64 persen dari masing-masing plafon anggaran.
Khemal juga menyampaikan realisasi belanja hibah mencapai Rp9,9 miliar lebih atau 77,80 persen, sedangkan bantuan sosial telah terealisasi Rp1,1 miliar lebih atau 88,66 persen.
Untuk belanja tidak terduga, realisasinya mencapai Rp240,08 juta lebih atau 10,14 persen dari plafon Rp2,3 miliar lebih.
"Data realisasi tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi terhadap pendapatan maupun belanja diperlukan agar perubahan anggaran dapat disusun berdasarkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang aktual," pungkasnya. (MARINI)
