BORNEONEWS, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan sektor UMKM terintegrasi dalam rantai perekonomian nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menurut Evita, arah kebijakan tersebut perlu selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi desa serta peningkatan daya saing nasional.
“Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Evita dalam rapat bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Ia menilai kebijakan anggaran sektor UMKM harus diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha, memperluas pasar serta mempercepat digitalisasi.
Evita juga meminta Kementerian Pariwisata memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kualitas destinasi, pelayanan, konektivitas dan daya saing sektor pariwisata.
Menurutnya, manfaat pembangunan pariwisata juga harus semakin dirasakan masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menilai sektor UMKM dan pariwisata memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Komisi VII DPR juga meminta kedua kementerian menjelaskan program yang mengalami peningkatan maupun penurunan anggaran beserta dampaknya terhadap target yang ingin dicapai pada 2027.
“Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM,” ujar Evita.
ANTARA
