BORNEONEWS, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan Indonesia sebagai negara besar tidak dapat bertumpu pada satu partai politik. Menurutnya, sistem demokrasi menuntut adanya koalisi untuk membangun kekuatan pemerintahan yang mampu mengurus negara dengan hampir 300 juta penduduk.
“Karena demokrasi saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang,” kata Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat Indonesia membutuhkan kerja sama politik yang kuat agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
Ia bahkan membandingkan skala Indonesia dengan kawasan Eropa yang terdiri atas banyak negara.
“Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintahan yang dipimpinnya saat ini ditopang koalisi besar yang mencakup mayoritas kekuatan politik di parlemen.
“Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen,” katanya.
Prabowo menilai dukungan politik yang luas dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan memastikan berbagai kebijakan negara dapat dijalankan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membandingkan stabilitas politik Indonesia dengan sejumlah negara lain seperti Jepang dan Inggris yang menurutnya cukup sering mengalami pergantian kepala pemerintahan.
“Di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tetapi dalam lima enam tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam lima tahun mungkin tujuh sampai delapan kali Perdana Menteri,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dalam negara dengan cakupan wilayah luas dan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, sinergi antarkekuatan politik menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pengelolaan negara.
ANTARA
