JAKARTA –

BORNEONEWS, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan tenaga pendidikan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang, terutama guru dan pustakawan.

Menurut Fikri, sejumlah program pendidikan prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Nasional Terintegrasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai agar dapat berjalan optimal.

“Syukur dari 500 ribu itu PNS yang direkrut adalah pustakawan, sehingga perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas dan representatif untuk sekolah-sekolah prioritas,” ujar Fikri di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Ia menilai keberadaan tenaga perpustakaan yang kompeten menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kualitas pembelajaran dan ekosistem pendidikan di sekolah.

Selain tenaga perpustakaan, kebutuhan guru juga masih menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru secara nasional hingga 2026.

Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Fikri juga mengingatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu agar mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS pada awal 2027.

Menurutnya, terdapat rencana pengalihan lebih dari 230 ribu PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara sekitar 900 ribu PPPK penuh waktu disebut akan mengikuti proses seleksi untuk menjadi PNS dengan sekitar 500 ribu formasi yang dipersiapkan.

“Jadi siap-siap bagi PPPK yang penuh waktu untuk seleksi memperebutkan formasi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani juga menyampaikan komitmen DPR untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR menyepakati perbaikan status kepegawaian.

Menurutnya, perbaikan status kepegawaian menjadi tahap awal sebelum peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dilakukan.

“Jadi klasternya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan,” ujarnya.

ANTARA