BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Demokrat DPRD Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, dalam agenda Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa, 1 September 2026.
Hatir menegaskan, perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Perubahan APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan utama masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya pada serapan anggaran, tetapi pada kualitas hasil dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Hatir, Selasa, 1 September 2026.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar dalam menyusun dan meningkatkan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan kebijakan yang justru membebani atau merugikan masyarakat. Kebijakan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat meminta sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, tenaga ahli di fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan. Persoalan lingkungan dan infrastruktur dasar, termasuk pencegahan banjir di kawasan permukiman, juga dinilai harus mendapat perhatian serius.
"Terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kami mengingatkan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Karhutla tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata. Regulasi tersebut harus benar-benar dilaksanakan melalui langkah pencegahan, penanganan, pengawasan dan koordinasi yang konkret agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan," jelasnya. (MARINI/R)
