BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyiapkan sejumlah langkah penajaman belanja dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan anggaran daerah tetap memberi dampak langsung kepada masyarakat di tengah penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut mencakup pengurangan belanja operasional yang dinilai kurang efektif, efisiensi kegiatan seremonial, peningkatan anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan tinggi dan produktif, hingga penguatan belanja untuk pelayanan dasar dan penanganan persoalan mendesak seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta ketersediaan air bersih.
Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin melalui jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Barito Timur atas pengajuan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026. Jawaban tersebut dibacakan Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku dalam lanjutan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Eskop, Selasa, 1 September 2026.
Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pertanyaan, tanggapan, saran dan pendapat yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Menurut pemerintah daerah, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemkab Barito Timur menyatakan penurunan transfer pemerintah pusat harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
“Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan PAD dimana pelaksanaannya tidak menjadi beban untuk masyarakat dan dunia usaha dengan diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” demikian jawaban Yamin yang dibacakan Misnohartaku.
Pemerintah daerah juga memastikan Perubahan APBD 2026 diarahkan pada proyek-proyek strategis yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi menjadi perhatian, termasuk sarana pendidikan dan kesehatan yang dinilai mendesak.
Pemkab juga menyepakati pandangan Golkar agar setiap penambahan maupun pengurangan belanja modal didasarkan pada kajian matang. Setiap usulan proyek ke depan akan dilengkapi studi kelayakan komprehensif, analisis manfaat-biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.
“Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menghindari proyek mercusuar yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh program pembangunan akan kami fokuskan pada program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur,” tegas Yamin dalam jawabannya.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menyatakan peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa menekan daya beli masyarakat. Penajaman belanja juga akan dilakukan dengan orientasi pada hasil pembangunan dan tetap memperhatikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perubahan APBD 2026, lanjut pemerintah, akan dikelola secara cermat agar program prioritas dapat direalisasikan pada sisa tahun anggaran. Belanja infrastruktur publik juga akan ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan pelayanan publik sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Perubahan APBD TA. 2026 dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa hal diantaranya mengurangi angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, infrastruktur bisa terselesaikan dengan baik,” demikian jawaban Bupati.
Kebijakan tersebut diselaraskan dengan visi pembangunan Barito Timur, yakni “Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.”
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Gerindra, Pemkab Barito Timur menyatakan akan meningkatkan upaya optimalisasi potensi daerah untuk memperkuat PAD. DPRD diharapkan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan turut mengawal langkah tersebut agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
Persoalan Karhutla dan penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama dalam Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah memastikan kedua persoalan tersebut telah masuk dalam prioritas wajib melalui instansi terkait.
“Dalam Perubahan APBD TA. 2026 ini sudah merupakan prioritas wajib bagi Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait untuk mengupayakan penanganan Karhutla dan Penyediaan Air Bersih baik melalui Belanja Tidak Terduga serta kegiatan pada Instansi terkait,” kata Yamin.
Menanggapi Fraksi Perindo, pemerintah daerah menyatakan akan terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui penguatan sistem pengawasan dan penagihan pajak serta retribusi daerah tanpa memberatkan masyarakat kecil.
Dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi juga akan diupayakan terserap secara maksimal dan sesuai peruntukannya. Pemerintah berharap DPRD ikut mengawal kebijakan tersebut sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat ditekan secara bertahap.
Pada sisi belanja, sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas. Pemerintah juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan penghubung antardesa, jembatan, air bersih, listrik dan jaringan internet, terutama di wilayah kecamatan yang masih tertinggal.
Selain itu, Pemkab Barito Timur akan mengalokasikan dukungan bagi pemberdayaan petani, nelayan, UMKM dan koperasi. Program tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari pemulihan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga siap membahas Raperda Perubahan APBD 2026 secara mendalam bersama komisi-komisi DPRD. Partisipasi masyarakat dan DPRD akan terus dilibatkan dalam pengawasan program prioritas agar pelaksanaannya tepat sasaran dan akuntabel.
Terhadap pandangan Fraksi PKB, pemerintah menyatakan akan menyesuaikan target pendapatan daerah berdasarkan perkembangan dan realisasi penerimaan hingga semester pertama serta potensi yang masih dapat dioptimalkan sampai akhir tahun.
Penyesuaian tersebut diharapkan membuat target retribusi daerah terealisasi maksimal untuk menunjang belanja prioritas. Pada saat yang sama, belanja akan ditajamkan dengan mengurangi pengeluaran yang kurang produktif.
“Penajaman belanja daerah pada program produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti pengurangan belanja operasional yang kurang efektif, efisiensi kegiatan seremonial, meningkatkan pagu OPD yang memiliki serapan anggaran tinggi dan Produktif serta bersentuhan langsung dengan masyarakat,” demikian jawaban Yamin.
Pemkab juga memastikan anggaran tetap tersedia bagi program yang bersifat prioritas, mendesak dan berdampak langsung terhadap pelayanan dasar. Hal tersebut meliputi pelayanan kesehatan, perbaikan sekolah yang rusak atau belum layak, perbaikan jalan wilayah, saluran irigasi serta jalan pertanian.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, terdapat kenaikan belanja modal yang mendukung pemenuhan mandatory spending terkait belanja infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah juga akan mengupayakan anggaran proporsional untuk menghadapi dampak kemarau panjang, termasuk Karhutla, penyediaan air bersih dan risiko gagal panen masyarakat.
Sementara menjawab pandangan Fraksi PSRD terkait masih adanya jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), pemerintah daerah menyatakan telah mempercepat pengisian jabatan definitif melalui mekanisme job fit, evaluasi kinerja serta tahapan lain sesuai ketentuan manajemen ASN.
“Proses tersebut masih dalam penyelesaian dan terus dipercepat melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan pengisian jabatan definitif dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” demikian jawaban Yamin.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah kembali menegaskan akan mengoptimalkan sektor potensial, termasuk pajak dan retribusi daerah. Pemkab juga akan mengevaluasi serapan anggaran pada sejumlah OPD yang dinilai belum optimal.
Program kegiatan ke depan diarahkan agar lebih efektif dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Belanja daerah juga akan difokuskan pada program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Barito Timur.
Pemerintah daerah selanjutnya akan mengevaluasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan pada akhir tahun anggaran. Evaluasi meliputi pekerjaan fisik, pekerjaan yang masih memerlukan proses tender, kegiatan yang regulasinya masih dibahas pemerintah pusat, hingga kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran maupun sarana dan prasarana.
Di tengah kondisi kabut asap akibat Karhutla, Pemkab Barito Timur juga telah mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan akibat kualitas udara yang terdampak kabut asap.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga menargetkan realisasi belanja yang maksimal sekaligus menekan SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Program dengan alokasi signifikan akan diarahkan terutama untuk pelayanan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Pengelolaan keuangan daerah agar realisasi belanja maksimal dan meminimalisir SILPA. Pemenuhan program prioritas yang mengalami alokasi signifikan, untuk pelayanan dasar masyarakat baik Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur agar pelaksanaan Perubahan APBD TA.2026 berjalan tertib dan tepat guna,” jawab Yamin.
Mengakhiri jawaban Kepala Daerah, Yamin menegaskan seluruh masukan, saran dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD 2026.
“Secara umum seluruh masukan, saran, kritik membangun dari Fraksi-Fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Yamin berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam mengawal kebijakan anggaran dan pembangunan daerah sehingga Perubahan APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya “Gumi Jari Janang Kalalawah”. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
