BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi NasDem DPRD Palangka Raya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian serius terhadap kecepatan dan kualitas penyerapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa, 1 September 2026.
Rana mengatakan, berdasarkan realisasi hingga akhir Juli 2026, belanja daerah baru mencapai Rp496,5 miliar lebih atau sekitar 40,46 persen dari plafon anggaran sebesar Rp1,2 triliun lebih.
Kondisi tersebut, menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran.
“Fraksi NasDem tidak menghendaki percepatan penyerapan anggaran dilakukan hanya untuk mengejar angka, tetapi harus tetap berorientasi pada output, outcome, kualitas pekerjaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rana.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta Pemko Palangka Raya melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang realisasinya masih rendah dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pemerintah juga diminta memastikan anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Rana juga menyoroti struktur belanja modal. Hingga 31 Juli 2026, realisasi belanja modal peralatan dan mesin baru sekitar 18,95 persen, gedung dan bangunan 24,33 persen, serta jalan, jaringan dan irigasi sebesar 30,64 persen.
Menurutnya, rendahnya realisasi belanja modal perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
“Fraksi NasDem meminta penjelasan lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi sejumlah belanja modal tersebut. Apakah disebabkan persoalan perencanaan, proses pengadaan, kesiapan dokumen, kemampuan pelaksana, atau faktor lainnya,” tegasnya.
Fraksi NasDem berharap, persoalan tersebut segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti agar pelaksanaan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun serta tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. (MARINI/Y)
