BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai NasDem DPRD Palangka Raya mengajukan empat pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kota Palangka Raya terkait rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pertanyaan tersebut menyoroti serapan belanja, peningkatan PAD, tambahan anggaran serta penggunaan SiLPA.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Rana Muthia Oktari, mengatakan pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian fraksi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Pertama, Fraksi NasDem mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kota untuk meningkatkan realisasi belanja yang hingga 31 Juli 2026 baru mencapai 40,46 persen. Perhatian khusus diberikan terhadap belanja modal yang tingkat realisasinya masih relatif rendah.
“Kami ingin mengetahui apa langkah konkret Pemerintah Kota untuk meningkatkan realisasi belanja, khususnya pada belanja modal yang tingkat realisasinya masih relatif rendah,” kata Rana, Senin, 1 September 2026.
Kedua, NasDem mempertanyakan strategi pemerintah dalam meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak berujung pada penambahan beban masyarakat. Fraksi tersebut meminta peningkatan PAD benar-benar bersumber dari optimalisasi potensi pendapatan daerah, perbaikan sistem dan peningkatan kepatuhan.
Ketiga, Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang menjadi prioritas dari tambahan belanja sebesar Rp52,2 miliar lebih dalam Perubahan APBD 2026. Pemerintah juga diminta menjelaskan seberapa besar tambahan anggaran tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Keempat, terkait peningkatan pembiayaan netto yang cukup signifikan, NasDem mempertanyakan strategi Pemko dalam memastikan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dilakukan secara efektif dan transparan. Rana menegaskan penggunaan SiLPA harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta diarahkan pada program yang memiliki urgensi dan kesiapan pelaksanaan.
“Pertanyaan-pertanyaan ini kami sampaikan agar perubahan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan, transparansi dan manfaat nyata yang diterima masyarakat,” tegas Rana. (MARINI/Y)
