BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Palangka Raya, mendorong penguatan dukungan anggaran melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Palangka Raya, Jati Asmoro, mengatakan terdapat sejumlah poin yang perlu diperkuat pemerintah daerah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi.
Pertama, Fraksi Gerindra meminta penguatan sarana, prasarana dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran (Damkar) dalam menangani kebakaran dan karhutla. Kesiapan personel serta dukungan peralatan dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
Kedua, penguatan upaya pencegahan dan mitigasi melalui patroli, deteksi dini, pemantauan kawasan rawan serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan masyarakat.
Ketiga, penguatan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Keempat, perlu disiapkan langkah pemulihan pascabencana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Jati, Senin, 1 September 2026.
Jati menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada upaya pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Pemerintah perlu memastikan kesiapan sejak awal agar potensi dampak yang lebih besar dapat dicegah dan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai.
"Selain persoalan karhutla, Fraksi Gerindra juga mencermati realisasi sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang masih memerlukan perhatian," tegasnya.
Menurut Jati, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar hambatan pelaksanaan program tidak terus berulang dan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (MARINI/Y)
