BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memperkuat sarana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan pembangunan sumur bor bantuan Presiden Prabowo Subianto, pengerahan 10 unit ekskavator serta sekitar 100 unit kendaraan pemadam kebakaran.
Penguatan peralatan tersebut dilakukan setelah Pemprov Kalteng menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026 menyusul meningkatnya potensi dan dampak kebakaran di sejumlah wilayah.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla saat ini berada di kawasan lahan gambut.
“Api yang terlihat di permukaan tidak selalu menunjukkan kondisi sebenarnya karena bara dapat bertahan dan menyebar di bagian dalam lahan,” ujar Agustiar, Rabu, 2 September 2026.
Menurutnya, kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan lebih lama karena petugas harus memastikan bara di bawah permukaan benar-benar padam.
Keterbatasan sumber air juga menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman dan pembasahan lahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pembangunan sumur bor yang merupakan bantuan Presiden Prabowo mulai dilaksanakan. Keberadaan sumur bor diharapkan memperkuat ketersediaan air di kawasan rawan sehingga operasi pemadaman tidak hanya bergantung pada sumber air alami.
Selain untuk pemadaman, pasokan air juga dibutuhkan dalam pembasahan lahan gambut agar kelembapannya tetap terjaga dan risiko kebakaran dapat ditekan.
Agustiar menegaskan langkah pencegahan harus dilakukan sebelum muncul titik api.
“Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit,” katanya.
Pemprov Kalteng juga memperkuat dukungan peralatan dengan menyiapkan 10 unit ekskavator yang dapat digunakan dalam operasi lapangan, termasuk mendukung pengelolaan kawasan gambut dan akses penanganan kebakaran.
Selain itu, sekitar 100 unit kendaraan pemadam kebakaran turut disiapkan bersama selang air dan sejumlah perlengkapan pendukung lainnya.
Menurut Agustiar, penanganan kawasan gambut tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Diperlukan pengelolaan air, teknologi serta sistem pencegahan yang dilakukan secara konsisten.
Upaya sekat kanal dan tabat yang telah berjalan juga perlu diperkuat untuk menjaga tinggi muka air serta mengurangi risiko lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar.
Dengan status tanggap darurat, koordinasi penanganan dapat diperluas antara Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD serta unsur terkait lainnya.
“Dengan status ini kita akan lebih mudah mengoordinasikan tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ujar Agustiar.
Status tanggap darurat juga menjadi dasar untuk memperkuat operasi pemadaman, pembasahan lahan, mobilisasi personel serta pengerahan peralatan ke wilayah yang membutuhkan penanganan.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalteng memastikan dukungan penanggulangan bencana tersedia melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp72 miliar.
Selain operasi pemadaman, pemerintah juga melakukan langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di wilayah terdampak diarahkan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah.
Agustiar mengatakan perkembangan kejadian karhutla terus diperbarui melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) berdasarkan laporan dari kabupaten dan kota.
Pemerintah berharap penguatan sumur bor, ekskavator, armada pemadam serta sumber daya lainnya dapat mempercepat penanganan sekaligus memperkuat pencegahan agar karhutla tidak semakin meluas. (PATHUR/j)
