BORNEONEWS, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat.
Sebanyak 10.700 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalteng, yang dikerahkan dari berbagai unsur mulai dari Pemprov, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan dari total kekuatan personel tersebut, lebih dari 5.300 orang merupakan relawan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
"Saya menilai keberadaan relawan menjadi salah satu kekuatan penting untuk mempercepat respons saat titik api terdeteksi," katanya, Rabu, 2 September 2026.
Gubernur meminta seluruh personel memperkuat koordinasi dan bekerja dalam satu komando bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta unsur terkait lainnya.
“Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi,” ujar Agustiar.
Penguatan penanganan karhutla juga diperkuat dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Penetapan tersebut menjadi dasar dalam pengerahan sumber daya, termasuk personel dan logistik, sekaligus memperkuat koordinasi antara posko utama, unit taktis di lapangan, dan kelompok relawan.
Dengan kekuatan personel gabungan yang mencapai 10.700 orang, pemerintah daerah menargetkan penanganan kebakaran dapat dilakukan sedini mungkin sehingga potensi meluasnya karhutla dan dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan.
"Masyarakat juga tetap diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran sulit dikendalikan," pungkasnya. (PATHUR/j)
